Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai reshuffle yang membuat Sri Mulyani Indrawati dilepas dari jabatan Menteri Keuangan tidak lepas dari kondisi psikologis dan politik yang dialaminya setelah menjabat terlalu lama.
Sri Mulyani menjadi salah satu nama yang terkena perombakan kabinet pada Senin (8/9/2025).
Selain Sri Mulyani, menteri lain yang dirombak ialah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan; Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding; Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi; dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo.
Sri Mulyani digantikan oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.
Adapun menurut Media Wahyudi, apa yang dialami Sri Mulyani, dalam literatur administrasi publik, terdapat istilah diminishing return of effect.
Konsep ini menggambarkan penurunan efektivitas setelah seseorang menduduki posisi strategis dalam periode panjang.
“Kelihatannya Ibu Sri Mulyani setelah periode panjang menjabat, maka ada masa akhirnya jabatan, energi, ide, dan legitimasi politik mengalami penurunan."
"Ada kejenuhan menghadapi masalah yang berulang, termasuk penurunan inovasi di sektor perpajakan. Bahkan beberapa waktu terakhir disorot dengan RAPBN, yang kelihatannya Bu Sri Mulyani tidak mampu berdiri tegak sebagai bendahara negara,” ujar Media Wahyudi, dikutip dari Kompas TV.
Ia menambahkan, posisi Menteri Keuangan memiliki beban dan tekanan sangat besar.
Sorotan publik yang tinggi membuat Sri Mulyani rentan mengalami kelelahan birokrasi.
“Saya lihat dalam konteks Menteri Keuangan, terjadi birokratic fatigue, karena tekanan yang berlebihan dan spot light terhadap Bu Sri Mulyani kan tinggi sekali."
"Di titik tertentu kelihatannya burn out dan akhirnya memengaruhi kejernihan dalam merancang kebijakan strategis,” lanjutnya.
Baca juga: Profil Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Baru Gantikan Sri Mulyani
Birokratic fatigue atau kelelahan birokrasi merupakan kondisi stres atau kelelahan emosional dan mental yang dialami oleh individu akibat terlalu banyak aturan, prosedur, atau birokrasi yang tidak perlu dalam suatu organisasi atau sistem.
Media menilai reshuffle terhadap Sri Mulyani bisa dipahami sebagai langkah untuk menjaga kualitas pengambilan keputusan negara.
“Jadi saya kira kritik publik terhadap Kemenkeu juga masuk akal. Dalam posisi ini mungkin bukan hanya soal pribadi, namun juga untuk menjaga kualitas keputusan negara,” kata Media.