TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengaku mendapat kabar bahwa ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima bantuan sosial yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat miskin.

Rini bercerita bahwa ia sempat berbicara dengan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko terkait dengan banyak program kemiskinan yang tidak sampai ke masyarakat.

"Pak Kepala BP Taskin mengatakan banyak sekali program-program kemiskinan itu tidak sampai kepada masyarakat," katanya dalam acara Digital Resilience Summit 2025 di Jakarta Selatan, Rabu (10/9/2025).

Baca juga: Kemenimipas Salurkan 5.000 Paket Bansos untuk Pesantren dan Nelayan di Cilacap

Rini menjelaskan, masalah yang kini dihadapi adalah data penerima bantuan belum terintegrasi dengan baik.

"Datanya tidak interoperability, itu kadang-kadang satu orang itu dapat berbagai macam bantuan. Ada yang tidak sesuai," ujarnya.

Ia mengaku menerima laporan bahwa ASN juga termasuk dalam daftar penerima bantuan sosial. Namun, Rini belum bisa merinci jumlah ASN yang menerima. 

"Saya juga dapat data katanya banyak ASN yang dapat bantuan untuk kemiskinan. Itu ada datanya, tapi saya juga belum melihat berapa orang," ucap Rini.

Ia mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar setiap 1 rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus mempunyai dampak kepada masyarakat.

"Percuma kita punya anggaran triliunan, tapi tidak ada dampaknya kepada masyarakat," ucap Rini.

Ia menyoroti anggaran pemerintah yang kerap habis untuk kegiatan seperti rapat dan konsinyering, tetapi kurang diarahkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

"Seringkali kita menghabiskan uang untuk rapat dan konsinyering misalnya, tapi lupa membangun bagaimana sebetulnya supaya itu tepat sasaran," kata Rini.