TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan sebanyak 6.517 orang penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami keracunan makanan sejak program ini diluncurkan hingga akhir September 2025.

Hal ini disampaikan Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). 

Wilayah 1 mencakup Pulau Sumatera.

"Kalau dilihat dari sebaran kasus maka kita lihat bahwa di wilayah 1 tercatat ada yang mengalami gangguan pencernaan sejumlah 1.307," kata Dadan.

Wilayah 2 yang mencakup Pulau Jawa mencatat jumlah kasus tertinggi.

"Wilayah 2 ini sudah bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang," ujar Dadan.

Wilayah 3 yang mencakup kawasan Indonesia Timur, mencatatkan 1.003kasus.

"Kemudian wilayah 3 ada 1.003 orang. Dan kita catat tanggal per tanggal dari kasus kejadian ini," ungkap Dadan.

Meningkat 2 Bulan Terakhir

Dadan mengatakan temuan kasus keracunan meningkat di dua bulan terakhir.

Penyebabnya antara lain ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure).

"Seperti contohnya pemilihan bahan baku yang seharusnya H-2 kemudian ada yang membeli H-4, kemudian juga ada yang kita tetapkan processing masak sampai delivery tidak lebih dari 6 jam karena optimalnya di 4 jam seperti di Bandung itu, ada yang masak dari jam 9 dan kemudian di delivery-nya ada yang sampai jam 12 ada yang 12 jam lebih," kata dia.

Dadan menyebut SPPG yang tak sesuai dengan prosedur akan ditindak dan ditutup sementara. 

"Jadi dari hal-hal seperti itu kemudian kita berikan tindakan bagi SPPG yang tidak mematuhi SOP dan juga menimbulkan kegaduhan kita tutup sementara, sampai semua proses yang dilakukan dan kemudian mereka juga harus mulai mitigasi," pungkas Dadan.

Segera terbitkan Perpres

Dalam rapat ini, Dadan juga menyatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan segera terbit.