TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) terus mendorong penguatan sistem dan memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh pelosok negeri. 

Berdasarkan evaluasi asosiasi, pelaksanaan program MBG sejauh ini dinilai telah berjalan dengan baik, kredibel, transparan, dan akuntabel.

Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menyampaikan hal tersebut dalam rangkaian pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) I dan DPD II APPMBGI se-Indonesia di APPMBGI Building, Jakarta. 

Menurutnya, penguatan struktur organisasi melalui inagurasi ini merupakan langkah strategis untuk mengawal program ke depan. 

Ia pun mendorong agar program MBG memiliki payung hukum yang kuat setingkat undang-undang, guna menjamin kesinambungan di tengah dinamika kepemimpinan dan tantangan global.

“APPMBGI hadir untuk menjamin keberlangsungan tata kelola MBG, tidak hanya sampai periode tertentu, tetapi menjadi program jangka panjang yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai wujud dukungan konkret dalam memperkuat sistem, APPMBGI telah mengembangkan MBG Command and Control Center. 

Sistem teknologi ini difungsikan untuk memantau, mengendalikan, serta melakukan supervisi terhadap operasional dapur dan rantai pasok logistik di seluruh Indonesia. 

Keberadaan pusat kendali ini memungkinkan pemetaan wilayah yang rentan kekurangan pasokan, sehingga distribusi logistik dapat berjalan efektif, terutama di kawasan tertinggal yang memiliki keterbatasan akses pasar dan infrastruktur.

Di samping penguatan teknologi, APPMBGI aktif merajut kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya Perum Bulog, guna mengamankan distribusi cadangan pangan nasional. 

Melalui jaringan DPD di daerah, asosiasi turut membantu menutup kesenjangan rantai pasok di lapangan dengan memosisikan diri sebagai penghubung antara pelaku usaha, penyuplai, investor, dan pengelola dapur dalam satu ekosistem yang terintegrasi. 

Langkah ini diyakini mampu memberdayakan ekonomi lokal, termasuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pasar tradisional.

Kendati demikian, Abdul Rivai Ras mengingatkan bahwa pemanfaatan pasar lokal harus diimbangi dengan sistem logistik yang tangguh. 

Hal ini menjadi kunci agar penyerapan pasokan tidak memicu gangguan terhadap stabilitas harga pangan. 

Oleh karena itu, APPMBGI secara konsisten mendorong penguatan infrastruktur penunjang, seperti penyediaan gudang penyimpanan dan cold storage, khususnya di wilayah-wilayah yang masih minim fasilitas.