TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Desa, Paiman Raharjo, berpandangan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi besar-besaran dan menyeluruh usai maraknya kasus keracunan di sejumlah wilayah.

Adapun sebanyak 6 ribu lebih kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat sejak Januari hingga September 2025, sebagaimana dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

“Ini merupakan program unggulan Pak Presiden Prabowo karena tujuannya adalah bagaimana meningkatkan gizi anak-anak, yang selama ini mungkin anak-anak tidak bisa makan, tidak bisa sarapan, tidak bisa makan siang, sehingga program ini digulirkan,” ujar Paiman kepada wartawan, Rabu (1/10/2025).

Adapun kasus keracunan yang sempat muncul, dikatakan Paiman, menjadi pelajaran penting karena program ini tidak dijalankan tanpa pengawasan ketat. 

Paiman menegaskan bahwa evaluasi secara berkala mutlak dilakukan.

Menurutnya, jika tidak diawasi dengan baik, tujuan mulia program justru bisa terganggu.

"Terkait dengan banyaknya akhir-akhir ini anak-anak yang keracunan saya kira program ini harus melibatkan ahli gizi, ahli kesehatan, kemudian adanya monitoring bagaimana pelaksanaan dari program MBG ini,” kata dia.

Selain persoalan gizi, Eks Rektor Universitas Moestopo itu menyarankan agar pelaksanaan MBG dikelola langsung oleh kantin sekolah. 

“Dengan dikelola oleh kantin sekolah masing-masing, maka ini kan tidak banyak, mungkin antara 200 sampai 300 sesuai. Sehingga akan mudah mengawasinya, akan mudah juga melihat kondisi sterilnya dari bahan-bahan makanan yang digunakan,” kata dia.

Menurutnya, pengelolaan kantin sekolah juga bisa membantu perekonomian daerah. Dengan menggunakan produk lokal seperti sayuran, telur, dan buah, program ini sekaligus bisa memberdayakan petani serta pelaku usaha kecil di sekitar sekolah.

"Di samping akan mudah juga akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi lokal. Dari daerah itu ya sayur-sayur bisa digunakan, telur bisa digunakan, buah-buahan bisa digunakan sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ataupun desa,” katanya.

Dalam hal sasaran, Paiman mengTakan bahwa program MBG sebaiknya difokuskan kepada anak-anak di jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). 

Rentang usia tersebut, dikatakan Paiman, merupakan fase penting untuk pertumbuhan anak.

"Saya kira juga perlu diprioritaskan kepada daerah-daerah yang memang daerah miskin, daerah yang memang belum mandiri,” katanya.

Dia bahkan menilai kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya kurang tepat menjadi prioritas penerima MBG.