TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Hukum RI (Menkum) Supratman Andi Agtas telah menandatangani Surat Keputusan (SK) hasil Muktamar X DPP PPP yang dihelat Sabtu (27/9/2025) lalu di Jakarta dengan kepengurusan yang dipimpin oleh Muhamad Mardiono.

Sebagai Ketua Umum PPP terpilih periode 2025-2030, Mardiono mengungkap sedang meracik siapa saja kader yang akan digandengnya masuk ke dalam kepengurusan DPP PPP.

Kata Mardiono, jika merujuk dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP maka  tenggat waktu dirinya menyusun struktur kepengurusan partai dibatasi hanya 30 hari sejak pemerintah mengesahkan pada Selasa (30/9/2025) kemarin.

"Kalau diamanatkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu selama, selambat-lambatnya sampai dengan satu bulan. Ya, itu harus menyusun seluruh kelengkapan di dalam pengurusan itu," kata Mardiono kala ditemui di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Kamis (2/10/2025) malam.

Ekspresi Mardiono

Mardiono tampak serius ketika ditanya media soal kesediaannya mengajak kembali Romahurmuziy atau yang akrab disapa Gus Romy ke dalam jajaran pengurus DPP PPP.

Raut wajah Mardiono menjadi sorotan.

Mardiono sontak menunjukkan ekspresi serius perihal kemungkinannya mengajak Gus Romy ke jajaran pengurus PPP.

Bahkan dirinya menegaskan kalau hal itu sudah bukan seandainya lagi, akan tetapi sebuah menjadi keharusan.

"Oh, bukan seandainya. Itu (mengajak Gus Romy) harus ya," kata Mardiono.

Menurut dia PPP di satu periode mendatang harus bisa kembali menjadi partai yang disegani.

Sehingga, kata Mardiono, perlu adanya kerjasama antara para kader, termasuk sosok Gus Romy.

"Harus kita bersama-sama ya. Tadi yang saya sampaikan kita bersama-sama bergandeng tangan untuk bagaimana kita membesarkan PPP ke depan," ucap dia.

Gus Romy salah satu tokoh PPP yang menolak penetapan Mardiono sebagai Ketua Umum PPP yang disahkan oleh Menkum RI Supratman.

Bahkan dalam Muktamar X PPP kemarin, Gus Romy bisa disebut sebagai salah satu tokoh yang memiliki peran dari terjadinya dualisme kepemimpinan PPP.