Ombudsman RI menyebut bahwa sebagian besar kasus terjadi akibat pengolahan tanpa standar, bahan pangan tidak sesuai kontrak, dan lemahnya pengawasan.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengungkap bahwa beberapa dapur MBG menerima sayuran tidak segar dan lauk-pauk yang tidak lengkap.

Ia juga menyoroti belum diterapkannya standar HACCP dan tidak adanya catatan suhu maupun retained sample di sejumlah dapur.

Baca juga: Korban Keracunan MBG Bisa Ajukan Ganti Rugi, Ini Penjelasan dan Ketentuan LPSK

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintah telah menutup sementara sejumlah dapur MBG yang bermasalah.

Ia menegaskan bahwa setiap dapur wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan melakukan sterilisasi alat makan secara rutin. 

“Keselamatan anak-anak adalah prioritas utama,” ujarnya.

Krisna menegaskan bahwa ia tetap mendukung program MBG, namun tata kelola dapur harus diperbaiki.

“Kita dukung MBG tetap berjalan. Tapi harus diperbaiki tata kelolanya, terutama di area dapur-dapurnya yang memproduksi makanan,” katanya.