Mereka menilai norma tersebut berpotensi membuka ruang penempatan prajurit TNI pada jabatan sipil strategis tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas.

Sementara perkara 92 diajukan oleh mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang, Tri Prasetio Mumpuni, yang menguji Pasal 53 ayat 4 UU TNI.

Ia berpendapat bahwa ketentuan batas usia pensiun perwira tinggi bintang empat yang dapat diperpanjang dua kali melalui Keputusan Presiden berisiko membuka celah penyalahgunaan wewenang eksekutif.

Adapun perkara 81 yang semula diajukan oleh sejumlah mahasiswa telah dicabut atas pertimbangan internal pemohon.

Baca juga: Marcella Cs Segera Disidang Kasus Suap Hakim CPO—Ada Advokat, Buzzer, Direktur TV

Sidang pengujian UU TNI ini menjadi bagian dari dinamika konstitusional yang menyangkut relasi sipil-militer, akuntabilitas jabatan publik, dan batas kewenangan eksekutif.

Momen Utut Adianto meminta izin minum di tengah sidang menjadi pengingat bahwa ruang hukum pun tak lepas dari sisi manusiawi, selama tetap dalam koridor aturan.