Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, mendukung langkah Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, yang enggan membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh.
Menurutnya, proyek Whoosh yang digarap di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), telah memberatkan keuangan negara dan membuat pembangunan di sektor lain terhambat.
Sebagai informasi, skema pembiayaan proyek Whoosh adalah mayoritas berasal dari utang ke China Development Bank (CDB) dengan bunga setiap tahunnya yang harus dibayarkan sebesar 2 persen.
Adapun total investasi pembangunan Whoosh sebesar 7,27 miliar dolar AS atau Rp120,38 triliun.
"Ternyata sekarang tidak mampu bayar dan sekarang tidak mau bayar Purbaya. Menurut saya benar Purbaya."
"Karena apa? Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu (Whoosh), menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan, hanya disedot untuk pembangunan ini," katanya dikutip dari kanal YouTube miliknya, Selasa (14/10/2025).
Di sisi lain, dia menduga pembengkakan utang Whoosh karena adanya mark up.
Pasalnya, sambung Mahfud, adanya perbedaan perhitungan antara Indonesia dan China terkait biaya operasional Whoosh untuk tiap kilometernya.
Baca juga: Soal Utang Kereta Cepat Whoosh, Jokowi Disebut Tak Dengarkan Nasihat Ignasius Jonan
Berdasarkan hitungan dari pihak Indonesia, biaya tiap kilometer Whoosh sebesar 52 juta dolar AS. Namun, menurut pihak China, biayanya lebih murah.
"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta USD. Tapi hitungan dari China sendiri, 17-18 juta USD. Ini siapa yang menaikan?" katanya.
Mahfud khawatir jika Indonesia gagal bayar utang, maka China akan meminta kompensasi tertentu.
Dia mencontohkan salah satu kemungkinannya adalah China akan meminta membangun pangkalan laut di kawasan Laut Natuna yang tengah dalam suasana konflik.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan skema yang sama sempat dilakukan China ketika Srilanka gagal bayar utang ke Negara Tirai Bambu tersebut.
Ia mengungkapkan Srilanka pernah berutang ke China untuk membiayai pembangunan pelabuhan. Namun lantaran gagal bayar, pelabuhan tersebut kini dimiliki oleh China.
"Ini (China) kan bisa minta (membangun pangkalan laut) di Natuna Utara yang sedang konflik. Di tengahnya ada konflik, kan bisa merambah ke kita. Kalau merambah kita masuk ke daerah kita yang tidak masuk konflik, lalu membangun pangkalan di sana selama 80 tahun," jelas Mahfud.