Baca tanpa iklan
Ringkasan Berita:
- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membahas soal pemotongan anggaran atau dana TKD di sejumlah pemerintahan daerah
- Purbaya sebelumnya juga mendapatkan protes dari sejumlah gubernur karena pemotongan ini
- Namun, Purbaya keputusan Purbaya tetap sama, ia akan tetap memangkas dana TKD
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Jumat (17/10/2025).
Pemanggilannya berkaitan dengan laporan para pemerintah daerah yang mengeluhkan anggaran daerah atau dana transfer ke daerah (TKD) dipotong Menkeu.
Dana transfer ke daerah adalah alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Fungsi utama TKD adalah mendukung pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan mengurangi ketimpangan fiskal antar wilayah.
Namun, dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kali ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) justru memangkas dana TKD dalam APBN 2026.
Diketahui, Anggaran TKD dalam APBN 2026 telah ditetapkan sebesar Rp692,6 triliun.
Angka ini turun cukup drastis dibandingkan alokasi anggaran TKD dalam APBN 2025 yang tercatat sebesar Rp919,87 triliun.
Sehingga, tak heran jika Purbaya dipanggil Gibran untuk menghadap guna membahas masalah ini.
Hal itu telah dikonfirmasi Purbaya saat konferensi persnya di Jakarta hari ini, Jumat.
"Pak Wapres biasa diskusi tentang masalah kondisi ekonomi secara umum dan dia kan ke daerah, dari daerah menyuarakan keresahan dari pemimpin-pemimpin daerah yang anggarannya dipotong," kata Purbaya.
Tentang pemotongan anggaran daerah, Purbaya menegaskan sikapnya tetap sama.
Baca juga: Dana TKD Dipangkas, Anggota DPR Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Bersinergi
Dirinya tetap meminta pemerintah daerah (pemda) untuk merapikan anggaran belanja mereka.
Purbaya selanjutnya akan mengkaji apakah serapan anggaran di daerah ini bagus atau tidak.
Barulah kemudian Purbaya memutuskan dilakukan penambahan anggaran atau tidak.
"Jadi sama yang suaranya dengan gubernur yang kemarin. Apa langkah kita ke depan untuk memitigasi itu? Saya pikir dalam jangka pendek saya enggak bisa apa-apa."
"Paling saya minta mereka pemda merapikan belanja mereka. Nanti kita lihat bagus apa enggak sarapannya, ada bocoran apa enggak."
"Nanti di triwulan ketiga kita hitung ulang. Kalau ekonominya bagus kan income-nya kita meningkat juga. Kita akan lihat berapa yang kita bisa bagi ke daerah," jelas Purbaya.
Purbaya pun meminta kepala daerah untuk tidak khawatir karena pihaknya juga tetap memikirkan stabilitas nasional.
"Kira-kira begitu. Jadi daerah jangan terlalu cemas. Kami juga memikirkan stabilitas nasional. Kira-kira itu pesan dari beliau," ungkap Purbaya.
Aduan dari Bobby Nasution?
Diketahui, belakangan Purbaya mendapatkan protes dari sejumlah kepala daerah soal pemotongan anggaran atau dana transfer ke daerah (TKD).
Salah satu pihak yang memprotesnya yakni Gubernur Sumatera Barat, Bobby Nasution, yang tak lain adalah adik ipar Gibran.
Lantas apakah Bobby Nasution mengadu soal pemotongan anggaran daerah ini ke Gibran?
Diketahui, Bobby Nasution menggeruduk kantor Kantor Kementerian Keuangan RI pada Selasa (7/10/2025).
Ia datang bersama 17 gubernur lainnya yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia.
Para gubernur yang mendatangi kantor Kemenkeu di antaranya Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Maluku Tengah Sherly Tjoanda, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid juga Bobby Nasution dan lainnya.
"Diskusi, diskusi. Diskusi semua. Tadi semua daerah sudah menyampaikan usulannya," ujar Bobby Nasution usai melakukan audiensi dengan Menkeu Purbaya, Selasa.
Meski begitu, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tidak menjelaskan lebih rinci keluhan yang disampaikan para kepala daerah.
Dia hanya memastikan bahwa usulan daerah hampir sama.
"Hampir sama semua, hampir sama semua. Bukan hanya dari Sumatera Utara, tapi sama semua," jelas Bobby Nasution.
Meski sudah diprotes, Purbaya tetap tancap gas melancarkan kebijakan pemangkasan Dana TKD.
Tujuannya, Purbaya ingin menjaga keseimbangan fiskal nasional.
Purbaya menyebut, tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) di banyak daerah menjadi salah satu alasan utama.
“Kalau semua orang angkanya dipotong, ya pasti semuanya enggak setuju. Itu normal,” ujar Purbaya di Istana Negara, Rabu (8/10/2025).
Meski begitu, Purbaya menegaskan bahwa nantinya pemerintah pusat masih memberi ruang bagi daerah untuk mendapatkan tambahan alokasi tahun depan jika kondisi ekonomi membaik.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Faryyanida Putwiliani/Rizkianingtyas Tiarasari/Nitis Hawaroh)