TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan penilaian rata-rata 8 kepada seluruh jajaran kabinet dalam rapat paripurna setahun pemerintahan.

“Alhamdulillah kita sudah selesai mengikuti sidang kabinet paling pertama. Kabinet ini lulus di tahun pertama dan diminta lanjut di tahun kedua dengan memberikan penilaian rata-rata 8,” ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025) malam.

Ia mengatakan penilaian tersebut diberikan untuk seluruh kementerian dan lembaga, termasuk BGN yang mengelola program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Itu buat semua untuk kabinet. Saya tidak tahu khusus buat BGN, tapi kita akan dapatnya secara keseluruhan,” kata Dadan.

Dalam sidang tersebut, BGN melaporkan capaian program MBG yang kini telah menjangkau 36,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Dadan menyebut target 40 juta penerima akan tercapai pada akhir Oktober.

“Saya sempat berjanji, di ulang tahun satu tahun pemerintahan Bapak, kita usahakan penerima manfaat 40 juta. Yang kami capai hari ini 36,7 juta, dan insyaallah 40 juta itu akan tercapai di akhir Oktober,” ucapnya.

Dadan menjelaskan setiap hari terdapat tambahan 150 hingga 200 dapur MBG (SPPG) baru yang melayani rata-rata 450 hingga 600 penerima.

Ia menilai pertumbuhan tersebut menandakan partisipasi daerah dan masyarakat semakin kuat.

Selain kuantitas, Dadan menekankan bahwa program MBG kini memasuki tahap peningkatan kualitas pelayanan, terutama keamanan pangan.

“Kami sedang berusaha melengkapi seluruh SPPG dengan rapid test untuk menguji bahan baku, juga alat sterilisasi food tray yang bisa mengeringkan dalam tiga menit dengan suhu 120 derajat,” katanya.

Ia menambahkan air yang digunakan dalam dapur MBG wajib bersertifikat untuk mencegah gangguan pencernaan.

“Air yang digunakan harus air galonan atau isi ulang yang sudah tersertifikasi. Karena di Indonesia kualitas air belum merata,” ujar Dadan.

Dadan juga memastikan BGN hanya berperan dalam pengawasan dan tata kelola, bukan pengelola dana langsung.

Tahun ini, Rp 51,2 triliun atau 75 persen dari total anggaran BGN dialokasikan untuk bantuan pemerintah program MBG.