Hendri Satrio: Gibran Harus Dipaksa Kerja Agar Tak Buang-buang Duit Negara

Ringkasan Berita:

• Pengamat politik Hendri Satrio menilai Gibran Rakabuming Raka harus dipaksa bekerja untuk rakyat
• Program Lapor Mas Wapres disorot keefektivitasannya
• Gap antara Prabowo dengan para menteri dinilai jauh

TRIBUNNEWS.COM - Analis politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio menilai Presiden Prabowo Subianto harus memaksa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk bekerja supaya uang negara tidak terbuang sia-sia.

Hal itu disampaikan dalam dialog Overview Tribunnews dengan tema 'Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran' pada Rabu (22/10/2025).

Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo, pria yang akrab disapa Hensa itu pada intinya menilai gap antara Prabowo dengan para menteri harusnya diperkecil.

Selain itu, peran Gibran sebagai Wapres harus terlihat.

"Gibran itu sebagai wakil presiden dia harus dipaksa untuk kerja, harus dikasih kerjaan dia. Kalau enggak buang-buang duit negara ini kan menggaji pejabat yang enggak kerja gitu," ungkap Hensa.

"Jadi menurut saya kontribusinya harus dipaksa, harus ada dan harus dipaksa dia berkecimpung di pemerintahan ini walaupun Pak Prabowo enggak pengin," imbuhnya.

Hensa juga menyoroti program 'Lapor Mas Wapres' yang dibuat Gibran.

"Lapor Mas Wapres tuh sebenarnya jalan enggak, kalau Lapor Mas Wapres yang lapor ada cuma enggak ditindaklanjuti kan percuma juga."

"Tapi budget buat menggaji Wapres itu besar loh dan semua biaya-biaya operasional yang lain," ujarnya.

Baca juga: Mengulas Catatan Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Presiden Prabowo di Sektor Hukum

Tentang Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo

Pada kesempatan itu, Hendri Satrio juga menilai pada satu tahun pemerintah Prabowo, banyak program yang disasarkan untuk masyarakat miskin.

Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), cek kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih.

"Tapi apakah semuanya itu berjalan lancar? Kan enggak ya. MBG ada terus yang keracunan, kemudian Koperasi Merah Putih, bahkan pemerintah tidak punya program komunikasi untuk menjelaskan kepada publik, kepada rakyat apa itu koperasi sesungguhnya," ungkap Hensa. 

Hensa juga menyoroti masalah terbesar Prabowo dalam satu tahun kepemimpinan adalah gap (jarak) yang cukup panjang antara dirinya dengan menteri-menteri.

"Jadi gap-nya itu panjang betul Prabowo secara elitis kemudian secara intelektual mungkin dia memahami gitu ya program-programnya dia mesti apa aja."

Hensa menilai Prabowo memiliki cita-cita mulia untuk kesejahteraan rakyat.

"Jadi misalnya ya yang saya sempat merinding tuh pada saat dia pidato pelantikan, dia sampai bilang Indonesia ini negara kaya tapi rakyatnya 70 tahun masih ada yang mengais becak."

"Bayangkan seorang Prabowo yang sosok elit justru bicara tentang hal itu. Hal yang tidak pernah sama sekali diucapkan oleh Jokowi yang katanya adalah kita, yang katanya adalah rakyat," ungkapnya.

Tetapi, apa yang menjadi cita-cita Prabowo dinilai kurang dapat dilaksanakan dengan baik oleh para menteri.

"Prabowo sebagai pemimpin yang elit, dia punya cita-cita yang banyak sekali untuk memperbaiki Indonesia. Tapi memang gap-nya dengan menteri-menterinya itu kejauhan," ungkap Hensa.

Istana Soal Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

Sementara itu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara jelang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurutnya, selama hampir satu tahun ini banyak catatan positif yang ditorehkan.

Tetapi, dirinya tak merinci apa saja prestasi tersebut.

"Banyak lah catatan positif dalam artian prestasi selama satu tahun tentu banyak sekali," ujarnya di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

Meski begitu, Prasetyo Hadi menyebut ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki.

"Tetapi juga ada beberapa catatan perbaikan yang memang juga harus menjadi fokus kita untuk kita perbaiki," ucapnya.

Prasetyo kemudian meminta dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

"Mohon doanya saja. Mohon doanya," tuturnya.

Mengingat Kembali Janji Prabowo-Gibran

Diketahui, Prabowo-Gibran memiliki visi, misi, dan program yang dituangkan dalam Asta Cita.

Asta Cita adalah 8 misi yang diusung Prabowo-Gibran untuk mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Salah satu poin menekankan target kemandirian bangsa di bidang pangan serta energi.

Berikut daftar Asta Cita Prabowo, dikutip laman Indonesia.go.id:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Berikut 17 program prioritas Prabowo-Gibran:

1. Swasembada pangan, energi, dan air.
2. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
3. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
4. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan anak, serta penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan pemerataan ekonomi penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
6. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.
7. Pemberantasan kemiskinan.
8. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
9. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
10. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat: peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
11. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA), termasuk maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
12. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
13. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
14. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
15. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)