Prasetyo Nurhardjanto

• Dosen FEB Unika Atma Jaya
• PP Ikatan Sarjana Katolik Indonesia
• Pendamping BEM/BPM KM Unika Atma Jaya
• VP International Catholic Movement for Intellectual and Cultural Affair (ICMICA Pax Romana) dan salah satu Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA)
• Saat ini berdomisili di Bekasi

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Prabowo–Gibran memasuki babak baru, setelah 20 Oktober 2025 lalu genap satu tahun memimpin negara besar ini.

Pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, inflasi terkendali di bawah 3 persen, serta defisit fiskal yang terjaga adalah sinyal positif. 

Namun, di balik optimisme tersebut, pekerjaan rumah terbesar pemerintahan baru ini bukan hanya mempertahankan angka-angka makro yang indah di atas kertas, melainkan membentuk sistem pemerintahan yang benar-benar efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Profesionalisme birokrasi menjadi fondasi utama agar setiap kebijakan tidak berhenti di meja rapat, tetapi benar-benar sampai ke tangan rakyat.

Di lapangan, masih banyak kebijakan yang terjebak pada logika administratif ketimbang hasil nyata.

Program-program unggulan seperti Makan Bergizi, beasiswa KIP Kuliah, dan digitalisasi layanan publik memang menunjukkan niat baik, tetapi masih menghadapi tantangan koordinasi antarinstansi, keterlambatan data, serta tumpang tindih regulasi. 

Misalnya, Data Tunggal (DASEN) yang diharapkan menjadi basis kebijakan sosial belum sepenuhnya terintegrasi: sebagian penerima bantuan ganda, sebagian lain justru tidak tercatat.

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan tidak hanya diukur dari jumlah program, melainkan dari efisiensi proses dan akurasi pelaksanaannya.

Salah satu problem struktural yang menghambat efektivitas adalah birokrasi yang masih gemuk dan hierarkis. Banyak lembaga memiliki fungsi serupa, namun koordinasinya lemah.

Akibatnya, pelayanan publik menjadi lambat, mahal, dan berbelit.

Pemerintahan Prabowo–Gibran harus berani melakukan konsolidasi kelembagaan dan digitalisasi layanan publik secara menyeluruh. 

Penggunaan satu portal nasional pelayanan publik, integrasi data lintas kementerian, serta penyederhanaan jalur birokrasi bisa menjadi langkah awal menuju pemerintahan yang efisien dan modern.

Efisiensi bukan berarti pemangkasan habis-habisan, tetapi memastikan setiap unit pemerintahan memiliki fungsi yang jelas, terukur, dan melayani.

Lebih jauh, arah pembangunan nasional harus kembali pada muaranya: masyarakat sebagai pusat kebijakan.