TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah Sultan dan tokoh bangsa dari berbagai daerah di Indonesia mendeklarasikan Forum Keberagaman Nusantara (FKN) di halaman Kadaton Kesultanan Ternate, Maluku Utara, Senin (27/10/2025).

Forum ini dibentuk sebagai wadah kebangsaan untuk memperkuat nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan persatuan dalam menyongsong satu abad kemerdekaan Indonesia.

Deklarasi tersebut dihadiri mantan Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin yang juga didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina FKN Pusat.

Kehadiran Ma’ruf Amin menandai kelanjutan dari deklarasi serupa yang sebelumnya dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara, pada 2023.

“Deklarasi di Kesultanan Ternate ini menjadi simbol kuatnya komitmen kebangsaan kita untuk menjaga keutuhan negara dari berbagai potensi konflik sosial, agama, dan etnis. Keberagaman harus menjadi kekuatan, bukan perpecahan,” ujar Ma’ruf Amin dalam sambutannya.

Ma’ruf menegaskan, Forum Keberagaman Nusantara diharapkan menjadi ruang kolaborasi lintas budaya, generasi, dan agama untuk memperkuat fondasi moral bangsa.

“Jika ikatan kebangsaan melalui Forum Keberagaman Nusantara ini terjaga, potensi konflik akan sangat kecil terjadi,” tambahnya.

Dalam deklarasinya, FKN menegaskan enam poin utama yang menjadi dasar gerakan, antara lain: menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa, menjaga komitmen terhadap perbedaan suku dan agama, melawan segala bentuk diskriminasi, serta meneguhkan toleransi dan inklusivitas berkeadilan.

Selain itu, forum ini juga mendorong kolaborasi lintas generasi, menghidupkan kembali nilai-nilai leluhur dan kearifan lokal, serta menumbuhkan rasa saling menghormati antarwarga bangsa.

Dukungan terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo

Forum Keberagaman Nusantara juga menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni pembangunan ekonomi nasional berbasis gotong royong dan keadilan sosial.

Dalam pernyataannya, FKN memandang pelaksanaan Pasal 33 perlu dilakukan melalui empat bingkai pendekatan:

• Bingkai Politis, yang menekankan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam penguatan sektor riil dan kemandirian ekonomi;

• Bingkai Teologis, dengan menanamkan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam setiap kebijakan ekonomi;

• Bingkai Sosiologis, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional; dan