Terakhir, akademisi Universitas Diponegoro, Rouli Manalu, menilai bahwa panduan yang dibentuk dapat semakin tepat sasaran dan mudah diterapkan ketika memperhatikan aspek keberagaman.

“Ketika membuat satu panduan, tantangannya adalah menjawab setiap konteks yang ada. Keberagaman sumber daya hingga infrastruktur di daerah dapat difasilitasi dengan membuat level atau stratifikasi panduan. Sehingga, dapat diadopsi pada konteks yang berbeda sesuai levelnya,” ucap Rouli.

Kegiatan Konsultasi Publik Panduan Komunikasi Digital untuk K/L/D yang dilaksanakan secara hybrid ini dihadiri oleh tim Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) sebagai narasumber, penanggap dari kementerian, pemerintah daerah, dan akademisi, juga peserta perwakilan K/L/D, akademisi, dan masyarakat umum. Sekitar 200 peserta hadir secara luring dan daring, untuk ikut memberikan masukan bagi finalisasi panduan.

Sebagai bagian dari finalisasi panduan, Kementerian Komdigi melalui Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menggelar Konsultasi Publik Panduan Komunikasi Digital untuk K/L/D. Konsultasi ini sebagai bentuk pelibatan publik yang sejalan dengan prinsip keterbukaan, inklusivitas, dan akuntabilitas dalam penyusunan kebijakan publik.

“Masukan dari berbagai pihak akan menjadi dasar penyempurnaan, agar panduan ini tidak hanya relevan secara teknis tetapi juga aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan lapangan baik di pusat maupun daerah,” jelas Plt. Direktur Komunikasi Publik, Kementerian Komdigi lewat sambutan yang diwakili Ketua Tim Penyusun Kebijakan dan Standarisasi Bidang Komunikasi Publik, Hardy Kembar Pribadi.

Penyusunan panduan ini merupakan bagian dari upaya penguatan sistem komunikasi publik nasional agar seluruh pelaksanaan komunikasi pemerintah memiliki arah, standar, dan mekanisme kerja yang selaras dengan kebijakan nasional serta prinsip inklusif, akuntabel, terbuka, berbasis data, dan dialogis-partisipatif. Realita di lapangan, tidak semua media sosial pemerintah dikelola dengan optimal.  

“Keragaman tampilan, gaya komunikasi, dan perbedaan kecepatan respons menunjukkan perlunya panduan yang terstandarisasi agar komunikasi digital pemerintah benar-benar menjadi instrumen pelayanan publik yang efektif dan beretika,” tambah Hardy.