Ringkasan Berita:

• Penjajahan kini datang melalui algoritma dan data
• Negara berkembang hanya menjadi pengguna algoritma
• 70 persen data dunia kini dikendalikan oleh segelintir raksasa teknologi global

TRIBUNNEWS.COM, BLITAR - Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri melontarkan peringatan keras kepada dunia bahwa kolonialisme belum berakhir. Namun, justru kini hanya berganti wajah.

Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato kunci seminar internasional bertema Commemorative Seminar Of The 70th Anniversary Of The 1995 Bandung Asian-African Conference ‘Bung Karno In A Global History’ di Auditorium Sukarno, di Kompleks Makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).

“Jika dulu penjajahan hadir dengan meriam dan kapal perang, maka kini ia datang melalui algoritma dan data,” ujar Megawati di hadapan para akademisi dari 32 negara.

Baca juga: Megawati Sebut Kecerdasan Buatan Harus Dibatasi Etika dan Nilai Kemanusiaan

Dia menegaskan bahwa artificial intelligence (AI), big data, dan sistem keuangan digital lintas batas kini telah melahirkan bentuk baru dari imperialisme global.

Negara-negara maju menjadi pemilik dan pengendali data, sedangkan negara berkembang hanya menjadi pengguna algoritma yang tidak mereka kuasai

“Negara-negara maju menjadi pemilik data, sementara negara-negara berkembang menjadi sekadar konsumen algoritma. Manusia direduksi menjadi angka, data menjadi komoditas,” tegas Megawati.

Untuk diketahui, sejumlah riset internasional menunjukkan 70 persen data dunia kini dikendalikan oleh segelintir raksasa teknologi global, seperti Google, Amazon, Meta, dan Microsoft, yang sebagian besar berbasis di Amerika Serikat dan Eropa. Itu berdasar laporan: UNCTAD Digital Economy Report 2024.

Sementara itu, negara berkembang seperti Indonesia menjadi pasar sekaligus pemasok data tanpa kedaulatan penuh atas infrastrukturnya. 

Megawati menyebut tantangan digital ini bukan semata persoalan ekonomi, tetapi persoalan kemanusiaan dan kedaulatan bangsa. 

Ketua Dewan Pengarah BRIN ini menilai, tanpa pengendalian terhadap teknologi dan data, kemerdekaan sejati sulit tercapai.

“Dunia membutuhkan a new global ethics, aturan moral global baru, untuk menata kembali kekuasaan dalam ranah teknologi, ekonomi, dan informasi,” sebut Megawati.

Baca juga: Megawati Gaungkan Kemerdekaan Hakiki Palestina Tanpa Tawar Menawar

Megawati menyebut tantangan digital ini bukan semata persoalan ekonomi, tetapi persoalan kemanusiaan dan kedaulatan bangsa. 

Dia menilai, tanpa pengendalian terhadap teknologi dan data, kemerdekaan sejati sulit tercapai.

“Kita membutuhkan keberanian moral seperti yang pernah ditunjukkan Bung Karno. Dunia kini memerlukan regulasi baru agar teknologi tidak menjadi alat penindasan bentuk baru,” katanya.

Megawati juga mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman etik dunia digital. Pancasila, menurutnya, adalah falsafah universal yang menyeimbangkan antara dunia material dan spiritual, antara hak individu dan tanggung jawab sosial, antara kedaulatan nasional dan solidaritas antarbangsa.

“Dunia yang tidak diatur oleh algoritma tanpa hati nurani, tetapi oleh nilai-nilai Pancasila yang memuliakan kehidupan,” tandasnya.  

Baca juga: PDIP Dukung KPK Usut Dugaan Mark Up Whoosh: Megawati Sudah Ingatkan Sejak 2015

Megawati juga menyoroti kemajuan teknologi harus dibingkai dalam etika kemanusiaan. Dimana, dunia yang baru bukanlah dunia yang tunduk pada mesin dan modal, tetapi dunia yang menempatkan manusia sebagai pusat peradaban.

Megawati menautkan perjuangan dekolonisasi tahun 1955 dengan perjuangan menghadapi neokolonialisme digital abad ke-21.

“Dari Blitar ini, dari pusara Bung Karno, saya menyerukan kepada dunia: mari kita bangun dunia baru! Dunia yang tidak diatur oleh algoritma tanpa hati nurani,” tandasnya.