TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa menjalankan rencana redenominasi rupiah. 

Ia menegaskan, kebijakan pengurangan digit mata uang itu membutuhkan prasyarat ekonomi, sosial, politik, hingga kesiapan teknis yang matang agar tidak memunculkan risiko inflasi.

“Kalau semua itu belum, jangan coba-coba dilakukan redenominasi,” kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, banyak yang keliru menganggap redenominasi hanya sekadar menghapus tiga nol di belakang nominal uang.

Padahal, jika penerapan teknisnya tidak cermat, dampak inflasi akan sangat besar.

“Jangan dikira bahwa yang seakan-akan redenominasi itu sekedar menghilangkan tiga nol di belakang. Dampak inflatoirnya akan luar biasa ketika kemudian dalam aspek teknis pemerintah tidak siap,” ujarnya.

Said menjelaskan, redenominasi belum menjadi kebutuhan mendesak dalam waktu dekat.

Namun, ia menyebut kebijakan tersebut mungkin diperlukan di masa mendatang untuk penyederhanaan sistem transaksi dan administrasi keuangan.

“Urgensi tidak. Pada tingkat kebutuhan ke depan barangkali iya,” ucapnya.

Ia mengatakan, pemerintah sebelumnya menyampaikan kemungkinan pelaksanaan redenominasi dimulai pada 2027. 

Rentang waktu itu, menurutnya, dapat dimanfaatkan sebagai fase sosialisasi besar-besaran kepada masyarakat, sekaligus penyiapan sistem internal pemerintah.

“Kalau itu 2027, pemerintah intensif 2026 melakukan sosialisasi ke masyarakat, punya pemahaman yang sama, baru persiapan internal pemerintah juga, baru itu dapat dilakukan pembahasan undang-undangnya,” jelasnya.

Said juga menegaskan pentingnya menjelaskan ke publik bahwa redenominasi berbeda dengan sanering atau pemotongan nilai uang. Tanpa edukasi yang benar, ia khawatir akan muncul kesalahpahaman yang memicu keresahan.

“Jangan sampai redenominasi itu sama dengan bagi masyarakat, pemotongan uang. Nah, itu kan bahaya sekali. Sehingga perlu sosialisasi betul,” katanya.