Baca tanpa iklan
"ST. Peterseburg, 27 November 2025
SURAT TERBUKA
Yang Terhormat
Bapak Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia
Istana Negara
Jakarta, Indonesia
Perihal: Penguatan Kedaulatan Nasional di Kawasan Industri Strategis Morowali dan Sistem Pengawasan Negara
Dengan hormat,
Sebagai akademisi dan warga negara yang mencintai Republik ini, izinkan saya menyampaikan keprihatinan mendalam saya mengenai kondisi pengawasan negara di kawasan industri strategis.
Morowali-sebuah kawasan yang tidak hanya memegang peranan penting dalam ekonomi nasional, tetapi juga menyentuh inti dari kedaulatan data, kedaulatan industri, dan kedaulatan keamanan nasional.
Morowali berkembang jauh lebih cepat daripada sistem pengawasan negara. Investiasi yang masif-baik asing maupun dosmetik-tidak diimbangi mekanisme kontrol yang tegas dan terpadu sebagaimana diperintahkan oleh:
-UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial (otoritas tunggal BIG)
-UU Minerba No. 3/2020
-Perpres 82/2022 Hilirisasi
-UU No. 34/2004 tentang TNI (pengamanan Obvitnas)
-Perkap 3/219 (pengamanan objek vital oleh Polri)
Keterlambatan negara dalam memperkuat koordinasi ini melahirkan celah strategis-mulai dari pengawasan data geospasial, keberadaan tenaga kerja asing, potensi kebocoran informasi, hingga lemahnya integrasi keamanan kawasan.
Morowali bukan hanya kawasan industri; Morowali adalah titik strategis baru dalam perebutan pengaruh global critical minerals/rare earth materials.
Ketika data geospasial, perizinan, tata ruang, dan infrastruktur digital tidak berada sepenuhnya dalam kendali negara, maka kita sedang membuka pintu risiko yang jauh lebih besar daripada sekedar persoalan ekonomi-yaitu kehilangan kendali atas jantung strategis negara.
Banyak regulasi sudah sangat jelas. Namun koordinasi antar lembaga-BIG, ESDM, Marves, Kemenperin, TNI, Polri, hingga Pemda-sering berjalan parsial dan tidak sistemik. Situasi ini menciptakan ruang abu-abu yang tidak boleh dibiarkan.
Negara tidak boleh kalah cepat dari arus investasi, apalagi sapai teringgal dalam pengamanan informasi dan aset vital. Karenanya, dengan penuh hormat, saya memohon agar Bapak Presiden:
1. Menginstruksikan audit menyeluruh atas tata kelola data, keamanan, dan investasi Morowali.