Baca tanpa iklan
2. Memperkuat peran BIG (Badan Informasi Geospasial) sebagai otoritas tunggal data geospasial, tanpa pengecualian.
3. Membangun Komandu Pengawasan Terpadu Obvitnas yang melibatkan TNI, Polri, BIG, dan lembaga teknis.
4. Merevisi mekanisme perizinan yang selama ini terlalu sektoral dan mudah diintervensi.
5. Menegaskan kembali Morowali sebagai kawasan kedaulatan strategis, bukan seadar kawasan investasi.
Indonesia membutuhkan kepemimpinan Presiden untuk mengoreksi kelemahan struktural ini agar tidak menjadi bom waktu bagi masa depan Republik. Sebagai bangsa besar, kita tidak boleh menunggu krisis datang untuk bertindak. Morowali adalah cermin bagaimana negara harus hadir lebih cepat, tegas, dan cerdas.
Surat ini saya sampaikan bukan untuk menyalahkan siapa pun, tetapi untuk mengingatkan bahwa; Kelalaian terhadap objek vital adalah kelalaian terhadap kedaulatan. Dan kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan.
Semoga Bapak Presiden berkenan menjadikan seruan ini sebagai bahan pertimbangan dalam memperkuat kembali fonasi kedaulatan negara.
Dengan hormat,
Ttd
Prof. Connie Rahakundini Bakrie
Saint Petersburg State University."
Baca juga: Menkeu Purbaya Siap Tempatkan Petugas Bea Cukai di Bandara IMIP Morowali Jika Ada Perintah
Status Bandara Morowali
Keberadaan bandara yang beroperasi di dalam komplek PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, tengah menjadi sorotan publik.
Sebab, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut bandara ini tidak memiliki perangkat negara baik, Bea Cukai dan Imigrasi.
Dikhawatirkan, bandara ini dapat menimbulkan kerawanan terhadap kedaulatan dan stabilitas ekonomi.
Adapun penemuan ini terjadi setelah Sjafrie dan timnya meninjau Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, pada Kamis (20/11/2025).
"Intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut," kata Sajfrie, dikutip dari Kompas TV.
Kendati demikian, Sjafrie tidak merinci perangkat negara apa saja yang disebut absen di bandara itu.