Ringkasan Berita:

• Dewas KPK resmi memanggil tim jaksa untuk klarifikasi soal tidak hadirnya Bobby Nasution.
• Sejak September, majelis hakim minta Bobby dipanggil terkait Pergub anggaran Rp165 miliar.
• JPU KPK belum melayangkan panggilan, memicu tudingan pembangkangan hukum dari masyarakat sipil.
• Rumah hakim Khamozaro dibakar, sebelumnya diteror telepon misterius, KPK tingkatkan pengamanan.
• MAKI gugat praperadilan, tuding KPK hentikan penyidikan diam-diam tanpa menyentuh level pengambil kebijakan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) bergerak menindaklanjuti laporan terkait polemik tidak dipanggilnya Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut.

Pada hari ini, Rabu (3/12/2025), Dewas KPK secara resmi memanggil tim jaksa penuntut umum (JPU) KPK untuk menjalani pemeriksaan klarifikasi. 

Pemanggilan ini berkaitan dengan dugaan keengganan jaksa menghadirkan Bobby ke kursi saksi, meski nama menantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tersebut kerap dikaitkan dengan kasus yang menjerat eks Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.

Ketua Dewas KPK, Gusrizal, membenarkan agenda pemeriksaan tersebut.

Ia menyatakan bahwa pemanggilan terhadap sejumlah jaksa tersebut dilakukan siang ini.

"Benar, siang ini kami memeriksa JPU, sebagaimana laporan ke dewas," kata Gusrizal kepada Tribunnews.com, Rabu (3/12/2025).

Gusrizal memerinci bahwa proses pemeriksaan dan klarifikasi terhadap tim jaksa tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 13.00 WIB. 

Perintah Hakim Sejak September: Kejar Tanggung Jawab Pergub

Urgensi pemanggilan Bobby Nasution sebenarnya telah disuarakan oleh majelis hakim sejak tiga bulan lalu. 

Dalam persidangan tanggal 24 September 2025, ketua majelis hakim Khamozaro Waruwu secara spesifik meminta JPU KPK menghadirkan Bobby.

Perintah ini muncul setelah terungkapnya fakta persidangan mengenai "akrobat" anggaran melalui Peraturan Gubernur (Pergub). 

Saksi Muhammad Haldun, Sekretaris Dinas PUPR Sumut, mengungkap bahwa anggaran proyek jalan senilai total Rp 165 miliar (ruas Sipiongot–Batas Labuhan Batu dan Sipiongot–Hutaimbaru) tidak ada dalam APBD murni, melainkan muncul lewat pergeseran anggaran antar-dinas yang dilegalkan lewat Pergub.

"Kalau ada risiko terhadap pergeseran anggaran, siapa yang bertanggung jawab? Ketika mekanisme pergeseran anggaran tidak berjalan, maka gubernur harus bertanggung jawab," tegas hakim Khamozaro kala itu.

Namun, hingga kini, JPU KPK belum juga melayangkan panggilan resmi kepada menantu Joklwi tersebut, yang memicu tudingan pembangkangan hukum dari berbagai elemen masyarakat sipil.

Bayang-Bayang Teror: Rumah Hakim Dibakar

Polemik pemanggilan Bobby ini bergulir di tengah situasi mencekam yang menyelimuti aparat penegak hukum di Medan. 

Hakim Khamozaro Waruwu, sosok yang lantang memerintahkan pemanggilan Bobby, mengalami musibah kebakaran rumah pada Selasa (4/11/2025).

Insiden yang menghanguskan rumahnya di Komplek Taman Harapan Indah, Medan, tersebut diduga kuat sebagai aksi teror. 

Ketua Umum PP Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Yasardin, mengungkap bahwa Khamozaro sempat menerima teror telepon misterius berkali-kali sebelum kejadian nahas tersebut.

KPK sendiri mengakui adanya ancaman keamanan ini. 

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan pihaknya telah memperketat pengamanan bagi tim jaksa yang bertugas di Medan pasca-insiden tersebut.

"Kami meningkatkan kewaspadaan bagi para JPU. Kami lengkapi dengan teman-teman pengamanan dari KPK yang didatangkan langsung dari Jakarta," ujar Asep, Senin (10/11/2025).

Dewas Masih Pantau Perkembangan

Terkait apakah Dewas KPK nantinya akan mengeluarkan rekomendasi khusus agar JPU segera memanggil Bobby sebagai saksi di luar berkas (saksi yang tidak ada dalam BAP namun dihadirkan di sidang), Gusrizal enggan berspekulasi mendahului pemeriksaan.

"Kita lihat dulu perkembangannya, termasuk perkembangan fakta-fakta di persidangan," kata Gusrizal.

Saat ini, desakan publik makin menguat. 

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bahkan telah menggugat praperadilan KPK atas dugaan penghentian penyidikan secara diam-diam karena tak kunjung menyentuh level pengambil kebijakan dalam kasus korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah ini.

BERITA TERKAIT

Baca juga: MAKI Gugat Praperadilan KPK, Desak Panggil Bobby Nasution Terkait Kasus Korupsi di Sumut

Baca juga: Sidang Praperadilan MAKI Vs KPK Atas Tidak Dipanggilnya Bobby Nasution Digelar 5 Desember 2025