TRIBUNNEWS.COM - Nama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, sedang menjadi sorotan pascabanjir Sumatera.

Anggota DPR RI, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin meminta Raja Juli mundur dari jabatan. 

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja DPR RI bersama Menteri Kehutanan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Dalam rapat tersebut, Usman bahkan meminta Raja Juli mundur jika tidak mampu menangani bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra.

"Mohon izin teman-teman Komisi IV, mungkin saya keras karena saya paling hatinya kasih, sehingga kalau Pak Menteri tidak mampu, mundur saja," ujar Usman.

Selain usulan mengundurkan diri dari jabatan, Raja Juli juga diminta melakukan taubat nasuha.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Kritik dari Cak Imin berupa ajakan kepada Raja Juli agar melakukan taubat nasuha setelah terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra.

Selain Raja Juli, ajakan Cak Imin itu ditujukan bagi dua menteri lainnya yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol.

Cak Imin pun menyebut sudah menyurati ketiga menteri tersebut. 

"Pada kesempatan ini, saya mengajak semua pihak untuk mari bersama-sama bahu-membahu, memperbaiki. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy, dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah," ujar Cak Imin, Senin (1/12/2025).

"Bahasa NU-nya taubatan nasuha," sambung Cak Imin.

Profil Raja Juli Antoni 

Raja Juli Antoni merupakan politisi muda kelahiran Pekanbaru, 13 Juli 1977.

Saat ini, ia menduduki jabatan struktural di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ia menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia.