TRIBUNNEWS.com - Bencana banjir bandang yang  melanda Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) ramai diberitakan media asing.

Meski demikian, pemerintah Indonesia mengatakan hingga saat ini belum akan membuka bantuan dari luar negeri untuk bencana di Sumatra.

"Saya kira, kita dengan semua kekuatan, tadi disampaikan bahwa ini adalah upaya bersama."

"Saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini," kata Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono, di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta, Jumat (5/12/2025), dikutip dari Kompas.com.

"(Bantuan dari luar negeri) masih ditutup sampai kita merasa membutuhkan bantuan," imbuhnya.

Ramai Diberitakan Media Asing

Banjir di Sumatra sudah ramai diberitakan media asing sejak awal bencana melanda.

Baca juga: Menilik Lahan HTI Prabowo di Aceh, Jadi Sorotan di Tengah Banjir, Pernah Disinggung Jokowi

Pada Kamis (4/12/2025), Reuters memberitakan soal pernyataan pemerintah yang akan mengambil sikap terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi penyebab banjir di Sumatra.

Dalam artikelnya berjudul Indonesia pledges action on companies causing catastrophic Sumatra floods, Reuters melaporkan beberapa wilayah di Aceh, seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah, masih terisolasi.

Reuters mengatakan banyak jasad korban banjir masih banyak yang terkubur di bawah lumpur dan puing-puing sehingga menimbulkan bau tak sedap.

Di hari yang sama, ABC Australia juga memuat berita banjir Sumatra dengan judul Indonesian environmentalists blame rapid forest loss in Sumatra for severity of deadly floods.

Dalam artikel itu, ABC Australia memuat pernyataan profesor kebijakan hutan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dodik Ridho Nurochmat.

Dodik mengatakan banjir dan tanah longsor di Sumatra terjadi akibat faktor alam dan manusia.

"Ada kondisi cuaca ekstrem, geografi pegunungan, dan degradasi lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia," ujarnya dalam sebuah pernyataan.

Sumber kayu gelondongan yang merusak rumah dan bangunan lain saat tersapu banjir masih belum jelas, katanya.

"Mereka bisa berasal dari aktivitas penebangan lama atau pembukaan lahan yang belum tuntas … bisa juga berasal dari penebangan baru-baru ini. Oleh karena itu, diperlukan investigasi," kata dia.