TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan partainya akan mengkaji usulan agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hasto menekankan, sebuah sistem pemilihan kepala daerah seharusnya mengedepankan manfaat nyata bagi rakyat dan memperkuat legitimasi kepemimpinan.

“PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” ujar Hasto seusai membuka Konferensi Daerah (Konferda) DPD PDIP Jawa Barat, Minggu (7/12/2025).

Menurut Hasto, pemilihan langsung lahir dari kebutuhan membangun legitimasi kuat.

“Ketika gagasan sistem dipilih langsung, kepala daerah dipilih langsung termasuk Presiden, karena masa jabatan lima tahun memerlukan basis legitimasi dari rakyat,” jelasnya.

Ia menambahkan, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD perlu dikaji secara objektif.

“Kita harus melakukan kajian agar sistem yang dipilih memberikan manfaat bagi penguatan demokrasi dan legitimasi kepemimpinan,” ucapnya.

Terlepas dari mekanisme pemilihan, Hasto menekankan yang terpenting adalah kepala daerah mampu mengambil keputusan politik yang berpihak pada percepatan pembangunan ekonomi serta penanganan kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan.

Baca juga: Bupati Aceh Selatan Dianggap Tak Beretika Umrah di Tengah Bencana, DPR: Tak Pantas Tinggalkan Warga

Prabowo Soroti Ongkos Politik

Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan sepakat dengan usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, agar kepala daerah dipilih DPRD.

“Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik supaya politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang yang berduit,” kata Prabowo dalam pidato HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Prabowo menilai ongkos politik dalam sistem pemilihan langsung terlalu tinggi sehingga membuka ruang korupsi.

Ia mencontohkan sejumlah negara maju yang menerapkan sistem pemilihan kepala daerah lewat parlemen daerah, seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia.

Namun, ia menekankan bahwa demokrasi Indonesia harus mencari jalan terbaik sendiri, tidak bisa didikte oleh bangsa lain.

Hal senada disampaikan Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Umum Golkar sekaligus Ketua Komisi II DPR.

Menurutnya, Golkar membuka opsi kepala daerah dipilih DPRD atau melalui sistem pilkada asimetris.