Ringkasan Berita:

• Aliansi Masyarakat Pati Bersatu bertemu KPK pada 12 Desember 2025, mendesak kejelasan status hukum Bupati Pati, Sudewo, terkait dugaan suap proyek di DJKA Kemenhub.
• Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan penyidikan kasus DJKA rumit karena lokus tersebar di banyak daerah (Sulsel, Jatim, Jateng, Jabar, Sumatera).
• KPK tengah mendalami dugaan peran Sudewo saat menjabat anggota Komisi V DPR RI.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima audiensi perwakilan warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Pertemuan ini digelar menyusul aksi damai warga yang mendesak kejelasan status hukum Bupati Pati, Sudewo, terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Terkait audiensi tersebut, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengapresiasi dukungan masyarakat Pati terhadap pemberantasan korupsi. 

Budi menjelaskan kepada warga bahwa penyidikan kasus DJKA memiliki kompleksitas tinggi karena tempat kejadian perkara (lokus) yang tersebar di banyak titik, mulai dari Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatera.

Terkait posisi Sudewo, KPK menegaskan tengah mendalami dugaan peran yang bersangkutan saat masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI.

"Dalam konteks konstruksi perkara dan penelusuran pihak terkait, KPK sebelumnya telah memanggil Saudara SDW (Sudewo). Strategi penanganannya, kami menyisir terlebih dahulu dari titik-titik teknis di lapangan, pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proses pengadaan dan pengkondisiannya," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/12/2025) malam.

KPK menjelaskan bahwa penyidik sedang menelusuri alur pengondisian pemenang vendor proyek yang diduga melibatkan perintah dari level atas, serta aliran dana (fee proyek) yang menyertainya.

Saat ditanya mengenai potensi Sudewo menjadi tersangka menyusul penetapan tersangka lain di wilayah Medan, Budi menyatakan bahwa pihaknya terus mendalami fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi.

"Ya itu termasuk yang didalami penyidik. Dugaan pengkondisian yang dilakukan para pihak ini seperti apa, termasuk dugaan aliran uang fee proyek yang mengalir ke sejumlah pihak, di antaranya dugaannya ke pihak di Kemenhub atau juga di DPR," jelas Budi.

"Kita masih dalami setiap fakta dari keterangan yang diperoleh, baik dari para tersangka yang sudah diperiksa maupun saksi-saksi lainnya," tambahnya.

Sebelum diterima untuk beraudiensi, warga Pati yang juga tergabung dalam Gabungan Aktivis Pati (GAP) telah berada di Jakarta sejak beberapa hari lalu. 

Koordinator aksi, Mury, menegaskan bahwa kedatangan mereka adalah untuk menagih janji KPK agar tidak tebang pilih dan segera menetapkan status hukum yang jelas bagi Sudewo jika bukti sudah mencukupi.

"Kami mendorong KPK, jangan sampai berjalan lambat seperti keong, seperti siput," tegas Mury.

Warga menekankan bahwa dugaan keterlibatan Sudewo, yang meliputi proyek jalur kereta Solo Balapan–Kadipiro hingga Tegal–Semarang, harus diusut tuntas demi kepercayaan publik, meskipun Sudewo sebelumnya membantah dan mengeklaim uang yang dikembalikannya ke negara adalah pendapatan resmi DPR.

KPK memastikan bahwa penyidikan tidak berhenti dan terus mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan konstruksi perkara yang menyeret nama pejabat daerah tersebut.