TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaminan kesejahteraan bagi tenaga pendidik, baik guru sekolah maupun dosen, sangat penting sebagai fondasi dalam membangun pendidikan yang bermutu.

Tentu, dorongan ini sebagai potret bahwa tenaga pendidik kerap dikesampingan dan kurang diperhatikan.

Bahkan, sejumlah tenaga pendidik kerap mencurahkan perasaan dan kegelisahkannya soal honor serta perlindungan.

Padahal, mereka merupakan pondasi awal untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia.

Hal tersebut tertuang dalam diskusi dan forum akademik yang digelar Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA) di DPR (Di-bawah Pohon Rindang), Kampus UNINDRA, Jakarta.

Dalam forum mengangkat tema ‘Membangun Kesejahteraan Guru dan Dosen sebagai Kunci Pendidikan dan Teruskan Program Pendidikan yang Pernah Berjalan’, Pengamat Pendidikan Randi Azi Baidilah  menegaskan bahwa kualitas pendidikan nasional sangat ditentukan oleh peran strategis guru dan dosen.

"Guru dan Dosen adalah ujung tombak pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembentukan karakter peserta didik," kata Randi, Selasa (16/12/2025).

Dia juga menjelaskan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis, adalah prasyarat utama dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, peserta yang terdiri dari dosen dan puluhan mahasiswa ini, membahas pentingnya kesejahteraan guru dan dosen yang tidak hanya terbatas pada peningkatan gaji dan tunjangan.

Tak hanya itu, mencakup kepastian karier, perlindungan kerja, pengurangan beban administrasi, serta dukungan pengembangan profesional berkelanjutan.

"Peningkatan kesejahteraan berbanding lurus dengan motivasi kerja, kinerja akademik, dan kualitas proses pembelajaran," ujar Wakil Dekan FIPPS Unindra, Dr Haryanto.

Selain itu, diskusi juga menyoroti urgensi keberlanjutan program-program pendidikan yang telah berjalan dan terbukti memberikan dampak positif, seperti Program Kampus Merdeka.

Peserta sepakat bahwa keberlanjutan program pendidikan harus didukung oleh kebijakan yang konsisten, evaluasi akademik yang komprehensif, serta keterlibatan aktif guru dan dosen dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Sebagai hasil diskusi, forum akademik ini merekomendasikan agar institusi pendidikan berperan aktif sebagai mediator antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil tenaga pendidik.

Ditekankan pula perlunya pembentukan tim kajian untuk merumuskan usulan peningkatan kesejahteraan secara detail serta penyusunan peta jalan (roadmap) evaluasi dan pengembangan program pendidikan yang berkelanjutan.

Baca juga: Prabowo Minta Dukungan Selandia Baru Kirim Pengajar Bahasa Inggris untuk Calon PMI Indonesia

Diskusi ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran akademik dalam mendorong terciptanya sistem pendidikan yang unggul, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan tenaga pendidik sebagai fondasi utama peningkatan mutu pendidikan nasional.