TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pengurus Pusat Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N) menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

Dalam pidatonya di DPR, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai arah kebijakan strategis pemerintah di tengah dinamika ekonomi global.

Kebijakan tersebut disebut sebagai langkah menuju pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ekonomi nasional.

Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Kebijakan Strategis (Hanstra) P2N, Abi Rekso, mengatakan pidato tersebut bermuatan konsep ekonomi patriotik.

Menurut Abi, kebijakan fiskal negara harus diarahkan untuk melindungi ekonomi rakyat, sementara investasi strategis negara perlu diperkuat guna meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

"Negara berkepentingan melakukan proteksi industri dalam negeri terhadap dinamika pasar global. Dalam istilah saya, ini ekonomi patriotik," kata Abi kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).

Abi juga bicara soal kebijakan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait penugasan khusus kepada TNI dalam mendukung sektor pangan.

Hal ini seperti keterlibatan TNI Angkatan Darat pada produksi padi dan jagung serta TNI Angkatan Laut dalam pengembangan kedelai.

Selain itu, ia menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu melibatkan kepemimpinan dari unsur militer agar tercipta sinergi kebijakan pangan yang lebih efektif.

"Nah itu manifestasi ekonomi patriotik. Keterlibatan militer menjadi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di bidang pangan. Jadi ada tiga pilar ekonomi patriotik, yakni militer, masyarakat sipil, dan kalangan profesional. Jika elemen ini bisa bekerja sama, insyaallah stabilitas ekonomi terjaga," pungkasnya.

Dalam pidatonya, Prabowo menetapkan sejumlah target makro ekonomi. Salah satunya, menjaga imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun di kisaran 6,5 hingga 7,3 persen, serta mematok nilai tukar rupiah di rentang Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dollar AS.

"Nilai tukar kita jaga di Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Strategi fiskal dan moneter harus strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia," kata Prabowo.

Prabowo juga menargetkan penambahan lapangan kerja secara besar pada 2027 mendatang. 

Dia mengatakan pemerintah akan meningkatkan lapangan kerja secara besar besaran.

Target proporsi lapangan kerja formal pada tahun 2027 sebesar 40,81 persen.