TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai.

Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR membahas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) APBN 2027, Prabowo hari ini meminta adanya tindakan pencopotan terhadap pejabat Bea Cukai jika kinerjanya tidak sesuai.

Merespons hal itu, Purbaya menyatakan, dirinya akan siap menjalankan perintah dari Prabowo.

"Tadi (disampaikan Presiden) kalau kerjanya nggak bener, suruh copot aja. Kalau itu perintah, saya akan kerjakan , saya nggak bisa kalau nggak ada perintah," kata Purbaya usai jumpa pers KEM PPKF di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Purbaya menyatakan akan menelaah dulu kinerja pejabat yang dimaksud. Saat disinggung soal bagaimana kinerjanya selama ini Purbaya enggan berbicara lebih jauh.

Dia hanya tertawa sambil meninggalkan awak media. "Saya akan cek dulu ya, hahaha...," ucap Purbaya.

Prabowo Minta Ketegasan Purbaya 

Dalam pidato di DPR, Presiden Prabowo menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. "Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali bea cukai kita harus diperbaiki,” kata Presiden.

Prabowo meminta Purbaya agar memecat Dirjen Bea Cukai jika tidak mampu menyelesaikan sejumlah persoalan yang terjadi di Bea dan Cukai. “Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti," kata Presiden.

Baca juga: Prabowo Minta Bea Cukai Dibenahi, Ganti Dirjen Jika Tak Mampu

Prabowo mengatakan, rakyat Indonesia menuntut pemerintah bekerja dengan cepat. Oleh karena itu ia meminta jajarannya untuk tidak bekerja dengan santai.

“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae, kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha bukan kumaha engke," kata Prabowo

Prabowo mengatakan bahwa semua institusi harus bekerja dengan baik. Segala praktek pelanggaran harus dihilangkan. Selain itu para pelanggar harus ditindak dengan tegas.

Baca juga: Prabowo Wajibkan Ekspor Sumber Daya Alam Lewat BUMN, Terbitkan PP untuk Rujukan

"Jangan ragu-ragu, yang melanggar, tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita," pungkas Prabowo.