TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Eddy Sumarman, pasca‑Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kamis (18/12/2025) malam.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penyegelan rumah dinas tersebut.

“Benar, tim melakukan penyegelan rumah tersebut,” ujar Budi kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).

Kondisi Rumah Dinas Usai Penyegelan

Pantauan di lokasi menunjukkan rumah dinas Kajari yang terletak di Jalan Ganesha Boulevard, Klaster Pasadena Zona Amerika, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tampak tertutup rapat.

Garis segel merah hitam serta stiker bertuliskan “KPK” dengan keterangan “Dalam Pengawasan” tampak melintang di dua pintu utama rumah dinas.

Suasana sekitar terlihat lengang, meski warga tetap beraktivitas seperti biasa.

Seorang warga setempat, Novi (45), mengaku kaget dengan penyegelan tersebut. Ia menuturkan bahwa segel kemungkinan dipasang setelah pukul 19.30 WIB.

“Jam 19.30 itu belum terjadi. Malamnya pas saya pulang jam 22.30 sudah disegel. Persisnya kapan saya enggak tahu,” katanya.

Novi bahkan sempat mengira segel tersebut adalah hiasan perayaan. “Saya pikir hiasan Natal, ternyata ada tulisannya KPK,” tambahnya.

Ia memastikan rumah itu ditempati Kajari Bekasi sejak Juli 2025.

Pengembangan Kasus

KPK menjelaskan bahwa penyegelan rumah dinas Kajari Bekasi mengindikasikan adanya pengembangan kasus dari OTT Bupati Bekasi.

Selain dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Bekasi, penyidik tengah mendalami kemungkinan adanya pemerasan oleh oknum penegak hukum terhadap kepala daerah. 

“Ini masih terus didalami, di antaranya terkait dengan proyek‑proyek di Bekasi. Apakah ini hanya satu klaster atau dua klaster tindak pidana korupsi, itu juga masih didalami oleh tim,” jelas Budi.

Dalam operasi senyap Kamis malam, KPK mengamankan 10 orang, termasuk Bupati Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang.

Tim juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga terkait praktik korupsi.