Baca tanpa iklan
Islah menjelaskan niat awal ia ikut membantu mempelajari proposal ini demi menjaga NU dari kerugian atau perlakuan tidak adil dari pengelola tambang.
"Saya tidak tidak ada kepentingan apapun. Cuma, karena saya menganggap siapa tahu saya bisa menemukan sesuatu yang tidak menguntungkan untuk NU. Karena saya betul-betul ingin menjaga NU. Saya tidak ingin menjaga PBNU karena memang saya bukan orang PBNU tapi saya ingin menjaga NU saja," ujar Islah.
Polemik di PBNU
Namun, ternyata kini persoalan tambang itu menjadi bumerang bagi organisasi NU, khususnya di tingkat elite PBNU.
Polemik itu muncul sejak akhir November 2025,ketika Rais Aam PBNU, K.H. Miftachul Akhyar, menyatakan bahwa Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.
Pernyataan itu keluar setelah hasil Rapat Harian Syuriyah PBNU tanggal 20 November 2025, yang kemudian diklaim telah mengakhiri masa jabatan Gus Yahya sebagai ketua umum, termasuk pencabutan hak dan kewenangan beliau di PBNU.
Pada 9 Desember 2025, PBNU menggelar rapat pleno di Hotel Sultan, Jakarta, dan menetapkan K.H. Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj.) Ketua Umum PBNU untuk sisa masa bakti.
Penunjukan Zulfa Mustofa itu kemudian memicu kontroversi.
Pihak kubu Gus Yahya menyatakan bahwa rapat pleno dan penetapan Pj. Ketum tersebut tidak sah secara aturan organisasi.
Pasalnya posisi Ketua Umum hanya bisa diganti melalui forum tertinggi, yaitu muktamar.
Polemik tersebut sampai hari ini belum menemukan solusi bagi kedua belah pihak.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)