TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan partainya bersedia mendukung Pilkada tidak langsung, yakni dipilih melalui DPRD. 

Namun, dukungan itu bukan tanpa syarat.

Menurut Viva Yoga, kesepakatan antarpartai politik menjadi syarat utama.

"Semua parpol harus bulat menerima Pilkada tidak langsung. Dengan begitu, revisi UU Pilkada tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik jangka pendek," ujar Viva Yoga kepada Tribunnews.com melalui keterangannya, Senin (22/12/2025).

Syarat berikutnya adalah tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Setiap pembahasan UU Pilkada, kata Viva Yoga, berpotensi memicu demonstrasi besar secara nasional.

"Tidak menimbulkan pro-kontra tajam di publik – karena setiap pembahasan UU Pilkada berpotensi memicu demonstrasi besar secara nasional," jelas Wakil Menteri Transmigrasi itu.

Dari sisi konstitusi, dia menjelaskan, UUD 1945 tidak secara eksplisit menentukan Pilkada harus langsung oleh rakyat atau melalui DPRD. 

Yang penting, prosesnya demokratis, sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945: Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dipilih secara demokratis.

Viva Yoga mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menegaskan frasa “dipilih secara demokratis”  merupakan open legal policy yang berada di bawah kewenangan DPR dan pemerintah.

Kajian akademis soal Pilkada langsung versus tidak langsung masih terbagi. 

"Bagi pendukung Pilkada tidak langsung, keuntungannya antara lain lebih efektif dan efisien dari sisi biaya. Kandidat dituntut menyiapkan visi-misinya dengan matang," ujar Viva Yoga.

"Mengurangi potensi konflik SARA, karena faktor primordial tidak menjadi bahan politik. Meminimalkan money politics, meski potensi penyalahgunaan oleh anggota Dewan dan partai tetap ada dan harus diantisipasi aparat hukum."

Sementara pendukung Pilkada langsung, kata dia, berargumen menghargai kedaulatan rakyat, karena masyarakat ikut menentukan langsung pilihannya.

Selain juga memberikan legitimasi politik yang kuat bagi calon terpilih.