TRIBUNNEWS.com - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, berkomentar soal teror yang dialami aktivis dan influencer baru-baru ini.

Usman menilai pola teror tersebut memiliki benang merah, yaitu pembungkaman kritik terhadap publik.

Kritik yang dimaksud adalah soal penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra buntut kebijakan pro-deforestasi.

Padahal, kritik yang disampaikan aktivis dan influencer merupakan bentuk kebebasan dan kemerdekaan berpendapat yang dijamin konstitusi.

"Pola serangan ini memiliki benang merah, yaitu pembungkaman kritik publik atas buruknya penanganan bencana ekologis di Sumatra, akibat kebijakan pro-deforestasi," kata Usman, Kamis (1/1/20226), dilansir Kompas.com.

Terkait hal itu, Usman menilai negara saat ini belum punya wibawa hingga memunculkan teror, baik dalam bentuk fisik maupun digital.

Baca juga: Profil DJ Donny Dapat Teror Bangkai-Bom Molotov, Diduga karena Kritik Banjir Sumatra, Eks Caleg PDIP

Ia pun berpendapat, apabila negara tak mengusut siapa pelaku dan dalang di balik teror, maka secara tidak langsung negara artinya merestui.

"Jika teror berlalu tanpa pengusutan, negara secara tidak langsung merestui praktik anti-kritik dan memvalidasi kekhawatiran Amnesty bahwa 2025 adalah tahun malapetaka nasional HAM," pungkasnya.

Desakan untuk mengungkap dalang di balik teror juga datang dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Hal ini disampaikan Komisioner Kompolnas, M Choirul Anam, saat menanggapi soal teror yang diterima aktivis dan influencer.

"Penting kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku di balik aksi teror ini, dan siapa di balik dalang ini," tegasnya, Rabu (31/12/2025), dikutip dari YouTube KompasTV.

Dia menilai apa pun bentuk dan motif dari teror tersebut, tak hanya merugikan korban, melainkan juga semua pihak.

"Teror yang dialami oleh para aktivis dan influencer, apapun motivasinya, apapun bentuk dan tujuan dari teror tersebut, itu merugikan kita semua," kata Anam, Rabu (31/12/2025), dikutip dari YouTube KompasTV.

Padahal, kritik yang disampaikan aktivis dan influencer, imbuh Anam, adalah hak mereka.

Kritik merupakan pendapat pribadi yang dilindungi oleh konstitusi, undang-undang, hingga prinsip hak asasi manusia (HAM).