TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih DPRD terus bergulir dari ragam tokoh hingga partai politik (parpol).  

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus membeberkan ihwal untung ruginya jika mekanisme pemilihan itu diterapkan. 

Meski jika dibandingkan, jumlah rugi jauh lebih banyak ketimbang keuntungannya. 

“Ya kalau mau dipaksa cari keuntungannya paling soal prosesnya yang mungkin tidak bising, karena lobby dan negosiasi terjadi antar parpol yang memiliki kursi di DPRD saja,” kata Lucius kepada Tribunnews, Selasa (6/1/2025). 

“Bahkan di DPRD sendiri mungkin tidak akan bising karena keputusan final ada di parpol masing-masing,” sambungnya. 

Sementara itu, terdapat enam poin kerugian menurut pandangan pria kelahiran Nusa Tenggara Timur ini. 

1. Terpinggirkannya peran rakyat sebagai pemilik kedaulatan. 

Mandat yang semula bersumber langsung dari rakyat justru menjadi pasif. Padahal, masyarakat adalah pihak yang akan merasakan langsung dampak kepemimpinan kepala daerah. 

Dengan mekanisme ini, rakyat tidak lagi dilibatkan dalam menentukan siapa yang layak memimpin mereka.

2. DPRD sebagai lembaga politik tidak berdiri independen mewakili kepentingan rakyat. 

Kendali utama DPRD berada di tangan partai politik. 

Dalam kondisi anggota DPRD yang tunduk sepenuhnya pada garis partai, pilihan terhadap kepala daerah pada akhirnya lebih mencerminkan kepentingan parpol dibandingkan aspirasi publik.

"Maka ketika mereka memilih kepala daerah, jelas-jelas mereka sedang menjalankan tugas sebagai representasi parpol, bukan rakyat," kata Lucius. 

3. Kepala daerah yang terpilih melalui DPRD akan berada dalam posisi yang sama.

Mereka berpotensi lebih merepresentasikan kehendak partai politik ketimbang menjadi pemimpin yang berpihak kepada rakyat.