TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menegaskan negara wajib menjamin keberlanjutan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa yang terdampak banjir di Sumatra.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November hingga awal Desember 2025 menelan lebih dari seribu korban jiwa. Akibatnya, lebih dari 40.000 anak dan mahasiswa di tiga provinsi tersebut tidak bisa mengikuti aktivitas belajar selama lebih dari satu bulan.

Kurniasih menilai salah satu langkah yang harus segera diperkuat adalah optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta berbagai skema beasiswa lain yang dapat menopang pendidikan selama masa pemulihan.

“Dalam kondisi pascabencana, keluarga sering kali kehilangan mata pencaharian dan mengalami tekanan ekonomi yang berat. Negara harus memastikan anak-anak tetap bersekolah dan mahasiswa dapat melanjutkan studinya melalui optimalisasi PIP, KIP Kuliah, bantuan UKT, dan berbagai beasiswa pendidikan lainnya,” ujar Kurniasih kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).

DPR Tekankan Bantuan Adaptif

Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk melakukan pendataan yang akurat terhadap peserta didik dan mahasiswa terdampak bencana.

Mekanisme penyaluran bantuan pendidikan, menurut DPR, harus adaptif dan cepat, tidak kaku secara administratif, serta benar-benar berpihak pada keberlangsungan pendidikan anak dan mahasiswa.

Selain itu, Kurniasih menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia mendorong pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga filantropi untuk ikut berperan dalam menyediakan beasiswa berkelanjutan bagi pelajar dan mahasiswa terdampak bencana.

Kolaborasi ini dinilai krusial agar dukungan pendidikan tidak berhenti pada bantuan sementara, melainkan mampu menopang proses pemulihan jangka menengah dan panjang.

Baca juga: Penculikan Nicolas Maduro Bukan Barang Baru: Doktrin Monroe dan Jejak AS Obok-obok Amerika Latin

Belajar di Terpal

Di SD Negeri 1 Karang Baru, Aceh Tamiang, puluhan siswa terpaksa belajar beralaskan terpal dengan pakaian bebas. Dinding kelas masih kotor, meja dan kursi rusak, sementara prajurit TNI sibuk membersihkan lumpur di sekitar sekolah.

Seorang guru mengatakan, “Kami tetap mengajar meski meja dan kursi rusak. Anak-anak butuh rasa normal, walau hanya beralaskan terpal.”

Seorang siswa kelas IV menambahkan, “Saya senang bisa kembali sekolah, meski masih kotor dan tidak ada seragam. Yang penting bisa belajar lagi bersama teman-teman.”

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Selasa, 6 Januari 2026, mencatat kerusakan besar akibat banjir dan longsor akhir 2025. Sebanyak 3.188 fasilitas pendidikan rusak, 215 fasilitas kesehatan terdampak, 803 rumah ibadah rusak, 776 jembatan hancur, dan 2.060 ruas jalan terputus. Ribuan siswa kini harus belajar di tenda darurat dengan sarana seadanya.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November hingga awal Desember 2025 menelan lebih dari seribu korban jiwa. Dampaknya, lebih dari 40.000 anak dan mahasiswa di tiga provinsi tersebut tidak bisa mengikuti aktivitas belajar selama lebih dari satu bulan.

Kurikulum Darurat Tanpa Seragam

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti memastikan sekolah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh kembali aktif pada 5 Januari 2026.

Pemerintah menyiapkan kurikulum darurat dan penyesuaian belajar, termasuk kebijakan tanpa seragam dan sepatu.