Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pihak menyoroti keberadaan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di sidang dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 sampai 2022 di PN Tipikor Jakarta dengan terdakwa Nadiem Makarim pada Senin (5/1/2026).
Dalam sidang tersebut, Hakim Ketua Purwanto S Abdullah menegur anggota TNI yang berdiri di ruang persidangan.
Baca juga: LBH Desak MA Bersikap Soal TNI Amankan Sidang Nadiem Makarim: Jaksa Telah Mencederai Wewenang Hakim
Momen itu terjadi ketika pengacara terdakwa, Dodi S Abdulkadir tengah membacakan eksepsi.
Purwanto meminta tiga anggota TNI tersebut menyesuaikan posisi mereka dan tidak berada di depan pintu masuk arena persidangan.
"Sebelum dilanjutkan, ini rekan TNI dari mana ya? Mungkin bisa ambil posisi jangan berdiri di situ Pak, karena mengganggu kamera. Bisa menyesuaikan Pak, bisa mundur. Nanti pada saat (sidang) ditutup baru maju. Karena terganggu juga yang dari belakang, bisa menyesuaikan ya, Pak," ucap Purwanto.
"Bisa lebih mundur lagi Pak, mundur. Nanti pada saat sidang ditutup, mau masuk, silakan. Biar tidak terganggu dengan rekan-rekan media juga ya. Silakan dilanjutkan," pungkas Purwanto.
Setelah itu, tiga orang anggota TNI yang bertugas bergerak mundur ke bagian belakang ruang sidang Hatta Ali di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Tak hanya majelis hakim, sejumlah pihak juga menyoroti kehadiran anggota tNI tersebut.
Di antaranya Amnesty Internasional Indonesia, Imparsial hingga Mahfud MD.
Baca juga: Imparsial Kritik Pengamanan Sidang Nadiem oleh TNI: Tidak Ada Urgensi dan Berpotensi Intimidatif
Mereka mempertanyakan urgensi anggota TNI itu dalam sidang Nadiem Makarim.
Amnesty International: Cukuplah TNI Menjaga Persidangan di Pengadilan Militer
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa TNI bukanlah satuan pengamanan kejaksaan, apalagi di ruang sidang pengadilan umum.
"TNI itu alat negara di sektor pertahanan, bukan satuan pengamanan di ruang sidang. TNI bukan satpam jaksa," kata Usman Hamid dalam pesan yang diterima, Selasa (6/1/2026).