Latar Belakang Wacana

• Presiden Prabowo Subianto menilai sistem pemilu di Indonesia terlalu mahal, sehingga muncul gagasan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat.
• Partai Demokrat menyatakan sejalan dengan Prabowo, menilai mekanisme ini sah secara konstitusi dan bisa memperkuat efektivitas pemerintahan daerah.
• Politisi PDIP Andreas Hugo Pereira menolak alasan efisiensi biaya, menegaskan bahwa hak rakyat untuk memilih langsung tidak boleh dikurangi.