Ringkasan Berita:

• Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyatakan rasa pesimistisnya kalau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang tetap dilakukan langsung
• Hingga hari ini hanya PDIP yang menyatakan menolak usulan Pilkada dilakukan secara tidak langsung atau melalui DPRD
• Meski sudah merasa pesimistis terhadap penolakannya itu, namun Deddy meyakini rakyat akan tetap bersuara memberikan respons

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyatakan rasa pesimistisnya kalau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang tetap dilakukan langsung atau melalui rakyat.

Diketahui, hingga hari ini hanya PDIP yang menyatakan menolak usulan Pilkada dilakukan secara tidak langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Baca juga: Wacana Pilkada Via DPRD Bakal Dibahas dalam Rakernas PDIP 

Rasa pesimistis itu disampaikan oleh Deddy, lantaran dominan partai politik yang mendukung Pilkada melalui DPRD keseluruhannya ada di parlemen.

"Kalau hitung-hitungan matematisnya kita kan (PDIP, perolehan suaranya) hanya 16 persen. Dengan 6 partai sudah menyetujui maka secara matematika ya itu mereka (parpol lainnya) akan berhasil mengusulkan dong," kata Deddy saat dimintai tanggapannya, Rabu (7/1/2026).

Baca juga: Pilkada Melalui DPRD: Ketika Hak Pilih Rakyat Dihapus, Elite Politik Berpotensi Berbagi Teritorial

Meski sudah merasa pesimistis terhadap penolakannya itu, namun Deddy meyakini rakyat akan tetap bersuara memberikan respons atas usulan Pilkada melalui DPRD.

"Tapi kan pasti akan ada dinamika, pasti akan ada suara-suara masyarakat, suara kelompok lain yang tidak terwakilkan di legislatif," ucap dia.

Dengan begitu, PDIP kata Deddy, menunggu dukungan dan suara dari masyarakat sipil yang turut menolak usulan tersebut.

Dirinya merasa tidak sepakat, apabila Pilkada yang menghasilkan kepala daerah memimpin suatu kelompok rakyat di daerah tapi pemilihannya tidak melibatkan rakyat itu sendiri.

"Nah, kita tentu, kita tetap tegas, teguh, untuk agar pilkada dipilih secara langsung. Bukan diwakilkan pada oligarki DPRD," ucap dia.

"Nah tentu di sini kita menunggu dukungan dari masyarakat sipil, bagaimana sikap masyarakat sipil terhadap kehendak dari partai-partai pemeirntah itu. Dari partai pengusung pilkada oleh DPRD," tandas Deddy.

Wacana Pilkada Melalui DPRD Dibahas dalam Rakernas PDIP

PDI Perjuangan (PDIP) dijadwalkan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 10 hingga 12 Januari 2026, di Ancol, Jakarta.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, kepada wartawan, Rabu (7/1/2026).

"HUT Partai yang dilanjutkan dengan Rapat kerja Nasional 10-12 Januari, di BCIS (Beach City International Stadium), Ancol Jakarta," ungkap Andreas.

Satu di antara isu yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP tersebut, yakni wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD.

Andreas menyebut, kader di daerah bakal menyuarakan pendapat mengenai wacana pilkada melalui DPRD dalam Rakernas tersebut.

"Ini juga menjadi perhatian, dan dari daerah juga banyak yang menyuarakan (wacana pilkada via DPRD). Biasanya teman-teman daerah akan juga menyuarakan itu rapat kerja," pungkasnya.

Baca juga: Bahlil Lahadalia Klaim Tidak Bahas Wacana Pilkada Dipilih DPRD saat Bertemu Dasco dan Cak Imin

Dominan Parpol Dukung Pilkada Lewat DPRD 

Untuk diketahui sejumlah parpol, yakni Golkar, Gerindra, PAN dan PKB mendukung wacana pilkada kembali dipilih DPRD.

Golkar mengusulkan Pilkada melalui Dewan DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya. 

“Kami yakin pilkada lewat DPRD lebih tepat. Tapi ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil dalam sambutannya di puncak HUT ke-61Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Sementara itu PKB menilai pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bisa menekan kasus-kasus korupsi di tingkat daerah. 

"Perubahan sistem ini akan menekan kasus-kasus korupsi kepala daerah," kata Daniel kepada wartawan, Senin (22/12/2025).

Terkini, Partai Gerindra menyatakan sikapnya mendukung usulan pemilihan kepala daerah level gubernur hingga bupati/wali kota oleh DPRD.

Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono Senin (29/12/2025).

Meskipun demikian ada juga partai yang meminta usulan tersebut dikaji lebih mendalam, diantaranya PDIP dan Demokrat.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah mengatakan mahalnya ongkos pilkada langsung tak akan bisa ditekan hanya dengan mengubah mekanisme pemilihan.

"Untuk mengurai masalah ongkos biaya tinggi pilkada tidak serta merta bisa diselesaikan dengan pilkada lewat DPRD, itu jumping conclusion," ujarnya Senin (22/12/2025).

Wacana pilkada melalui DPRD muncul kembali awal 2026, dipicu alasan efisiensi biaya dan efektivitas pemerintahan.

Namun, wacana ini menuai pro-kontra: sebagian pihak menilai bisa mengurangi biaya dan polarisasi, sementara yang lain menganggapnya mengancam kualitas demokrasi lokal.

Latar Belakang Wacana

• Presiden Prabowo Subianto menilai sistem pemilu di Indonesia terlalu mahal, sehingga muncul gagasan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat.
• Partai Demokrat menyatakan sejalan dengan Prabowo, menilai mekanisme ini sah secara konstitusi dan bisa memperkuat efektivitas pemerintahan daerah.
• Politisi PDIP Andreas Hugo Pereira menolak alasan efisiensi biaya, menegaskan bahwa hak rakyat untuk memilih langsung tidak boleh dikurangi.