TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politiknya dalam peryaataan HUT ke-53 Partai sekaligus pembukaan Rakernas I di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

Dalam kesempatan itu, Megawati turut menyoroti sejumlah hal yang menjadi perhatian global dan dunia.

Baca juga: HUT ke-53 PDI Perjuangan, Megawati Serahkan Potongan Tumpeng kepada Sejumlah Tokoh PDIP

Secara khusus, Megawati menyoroti soal kebijakan pemerintah turut menjadi salah satu faktor penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. 

"Kita harus berani jujur. Kerusakan ini juga dilembagakan oleh kebijakan," kata Megawati.

Baca juga: HUT ke-53 PDIP, Megawati Teken Akta Notaris Pendirian Kantor Megawati Institute

Menurut Megawati, sejumlah undang-undang dan regulasi justru membuka ruang bagi eksploitasi alam secara berlebihan. 

Kebijakan tersebut, kata dia, memberi kemudahan bagi konsesi besar yang berujung pada kerusakan lingkungan.

Tak hanya itu, dalam skala global, menegaskan ihwal intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela sebagai bentuk neokolonialisme dan imperialisme modern. 

“Tindakan tersebut merupakan wujud neokolonialisme dan imperialisme modern, yang mengingkari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip dasar hubungan antarbangsa,” kata Megawati di acara HUT ke-53 PDIP dan Rakernas I Tahun 2026 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (10/1/2026)

Bangsa Indonesia, tegas Megawati, menolak tatanan internasional yang membenarkan dominasi kekuatan atas kedaulatan bangsa lain. 

“Demokrasi sejati tidak lahir dari moncong senjata, keadilan tidak tumbuh dari agresi sepihak, dan peradaban tidak dibangun di atas penghinaan terhadap martabat bangsa,” tuturnya.

Megawati juga mengingatkan, sejak Konferensi Asia Afrika yang digagas Presiden pertama RI Soekarno, Indonesia memiliki sikap konsisten menentang imperialisme dalam segala bentuknya.

Karena itu, PDI Perjuangan, lanjut Megawati, menyerukan agar setiap konflik internasional diselesaikan melalui dialog, diplomasi, dan mekanisme hukum internasional.

Sementara, Megawati juga menyatakan politik harus dijalankan sebagai alat pengabdian kepada rakyat, bukan sekadar sarana mengejar jabatan atau popularitas. 

Dia menyampaikan bahwa politik sejatinya merupakan tanggung jawab moral dan sejarah, bukan ruang untuk kepentingan pribadi.