Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan sejumlah catatan baru yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Prasetyo menyebut, Prabowo sejak awal sudah menekankan agar pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN dipercepat sehingga bisa selesai pada tahun 2028.
Hal itu disampaikan Prasetyo usai menemani Presiden Prabowo meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026).
"Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di tahun 2028," kata Prasetyo, dilansir YouTube Kompas TV.
Prasetyo mengatakan, Prabowo melakukan rangkaian pengecekan langsung terhadap progres pembangunan IKN bersama sejumlah menteri terkait pada Senin (12/1/2026) kemarin.
Setelah peninjauan, Prabowo memberikan beberapa koreksi penting terhadap desain dan fungsi sejumlah fasilitas utama.
Menurutnya, Prabowo memberi perhatian khusus pada detail arsitektur, tata ruang, hingga kelayakan fungsi bangunan.
Presiden meminta Otorita IKN (OIKN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera memperbaiki elemen-elemen yang dinilai belum tepat.
“Tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap desain, terhadap fungsi, dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki,” imbuhnya.
Tahapan pembangunan di IKN
IKN direncanakan sebagai ibu kota baru Indonesia menggantikan Jakarta.
Baca juga: Arahan Prabowo Usai Tinjau IKN: Ada Beberapa Koreksi Desain dan Fungsi
IKN sedang dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Proyek ini merupakan salah satu program strategis nasional untuk memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan, dengan tujuan pemerataan pembangunan, mengurangi beban pusat Jakarta , dan menciptakan kota berkelanjutan.
Dengan tahapan pembangunan
- Tahap I (2022–2024): Infrastruktur dasar seperti istana presiden, kantor pemerintahan.
- Tahap II (2025–2029): Pengembangan kawasan inti, kantor legislatif, kantor yudikatif, fasilitas transportasi, dan fasilitas publik lainnya seperti sekolah, hotel, dan pasar.
- Tahap III (2030–2034): Ekspansi kawasan, perumahan, pusat bisnis.
- Tahap IV (2035–2045): Penyempurnaan kota berkelanjutan sebagai kota dunia.
DPR Siap Tampung Masukan dari Pemerintah
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan kesiapan untuk menyerap berbagai masukan dan informasi dari pemerintah, menyusul kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, kunjungan kepala negara ke IKN menjadi bagian penting untuk melihat langsung perkembangan pembangunan IKN yang hingga kini masih terus berjalan.