Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, mengungkapkan alasan penyidik melakukan penggeledahan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan.
Adapun, penggeledahan kantor pajak ini berkaitan dengan kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara periode 2021-2026.
KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan terlebih dahulu di KPP Madya Jakarta Utara pada Senin (12/1/2026) dan menyita uang senilai 8.000 dolar Singapura, barang bukti elektronik berupa rekaman CCTV, alat komunikasi, laptop serta media penyimpanan data.
Selain itu, penyidik juga mengamankan dan menyita dokumen terkait pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan pajak oleh KPP Madya Jakarta Utara dengan Wajib Pajak PT Wanatiara Persada (PTWP).
Setelah di KPP Madya Jakarta Utara, KPK kemudian menggeledah kantor pusat Ditjen Pajak (DJP) Kemenkeu pada Selasa (13/1/2026).
Budi pun menjelaskan alasan KPK menggeledah kantor pusat DJP untuk mendalami proses dan mekanisme terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
"Penyidik tentu mendalami terkait dengan proses dan mekanisme, penilaian dan pemeriksaan PBB, di mana dalam mekanismenya juga melibatkan kantor pusat Ditjen Pajak untuk menentukan sebuah tarif," ungkap Budi kepada wartawan, Rabu (14/1/2026), dikutip dari YouTube Kompas TV.
"Sehingga penyidik ingin mendalami tahapan-tahapan dan mekanismenya seperti apa," tambahnya.
Selain itu, lanjut Budi, diduga juga ada aliran uang dari pihak tersangka kepada pihak-pihak di Ditjen Pajak Pusat.
"Ini juga masih akan terus ditelusuri kepada siapa saja, nominalnya berapa," ucapnya.
Selain Ditjen Pajak, Budi mengatakan, penyidik nanti juga akan mendalami dari sisi PTWP juga.
Baca juga: KPK Sita Sejumlah Uang Tunai Saat Geledah Kantor Pusat DJP Terkait Suap Pajak PT Wanatiara Persada
"Tentu pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini perbuatannya dilakukan bersama pihak-pihak lain ini siapa saja, nanti peran-peran dari masing-masing, baik dari sisi PTWP maupun dari sisi Ditjen Pajak, semuanya akan didalami, tentunya dalam pengembangan penyidikan perkara ini," paparnya.
Dari penggeledahan kantor pusat DJP itu, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen barang bukti elektronik, dan juga uang dalam bentuk rupiah
"Dokumen dan barang bukti elektronik tentunya berkaitan dengan mekanisme pemberian nilai dari pajak atau proses-proses pemeriksaan dan penilaian dari PBB untuk PTWP tersebut," kata Budi.