TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Wahyudin Noor Aly, menyebut masyarakat saat ini menginginkan agar pemilihan umum (pemilu) digelar satu tahun sekali dengan alasan akan memperoleh uang dari para kontestan.
Adapun pernyataan Wahyudin ini menyoroti latar belakang para pemilih saat pemilu yang masih berpendidikan rendah dan miskin.
Mulanya Wahyudin mengungkapkan ketika Pemilu 2004, banyak masyarakat protes karena tahapan yang ditempuh begitu banyak.
Dia juga menyebut masyarakat saat itu menganggap pemilu bukanlah kegiatan produktif.
"Jadi kita ingat Pemilu 2004 bahwa masyarakat kita banyak yang protes pemilu kok berkali-kali. Mereka sudah melaksanakan pilkades, lalu pilpres, pileg, lalu pilkada."
"Mereka tidak ingin pemilu (dilakukan) terlalu banyak sehingga mereka itu protes, 'Emangnya kita nggak kerja,'" katanya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi di gedung parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).
Baca juga: Dasco Buka Peluang Revisi UU Pemilu Lewat Omnibus Law, Respons Putusan MK
Wahyudin menuturkan setelah adanya protes, tahapan pemilu pun diubah dan lebih disederhanakan.
Namun, dia mengungkapkan tren saat ini mengenai minat masyarakat terhadap pemilu telah berubah. Ia mengklaim bahwa masyarakat kini justru ingin pemilu digelar tiap tahun.
Adapun dalihnya, menurut Wahyudin, yakni bisa menerima uang suap dari para kontestan lebih banyak jika pemilihan digelar secara rutin.
"Tapi ketika kita tanya sekarang pada mereka, pemilih kita, mereka itu akan lebih senang, pemilunya itu kalau bisa setahun sekali."
"Jadi pemilu berkali-kali bagi rakyat sekarang itu akan senang karena dapat duitnya banyak," tuturnya.
Wahyudin pun mengaku prihatin atas fenomena tersebut. Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena masih rendahnya latar belakang pendidikan dan ekonomi dari mayoritas pemilih.
"Ini problemnya ketika pemilih kita didominasi oleh orang yang butuh uang dan dengan tingkat pendidikan yang masih kurang," ujarnya.
Wahyudin menganggap demi tercapainya pemilu yang semakin berkualitas ke depannya, peningkatan kualitas pemilih perlu dilakukan.
Namun, dia mengungkapkan masalah tersebut tidak pernah dievaluasi oleh pihak terkait.
Baca tanpa iklan