TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Mabes Polri bersama sejumlah kementerian terkait meluncurkan pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) pada 11 Polda dan 22 Polres di seluruh Indonesia.

Peluncuran direktorat baru ini dilakukan di Aula lt.9 Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).

Turut hadir Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo.

Dari kementerian terkait, hadir Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, dan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

"Hari ini kita launching 11 Polda dan 22 Polres untuk dibentuk Direktorat PPA dan PPO tingkat Polda dan Polres," kata Kapolri dalam konferensi pers. 

Sebagai informasi berdasarkan data Bareskrim Polri, korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada rentang tahun 2019-2023 mencapai 2.265 korban. 

Baca juga: Anggota TNI Masuk Ruang Sidang Nadiem, Imparsial Kritik, Begini Penjelasan Mabes TNI dan Kejaksaan

Dari angka tersebut, 51 persen adalah perempuan, 47 persen menyasar anak-anak, dan 3 persen laki - laki. Data ini mencerminkan bahwa 98 persen kasus TPPO memang menyasar perempuan dan anak. 

Kapolri berharap pembentukan Dit PPA dan PPO dapat menuntaskan permasalahan kasus tersebut, termasuk fenomena puncak gunung es atau hanya sebagian kecil perkara yang terungkap. 

Ia mengatakan selama ini banyak terjadi di lapangan para korban tidak berani melaporkan peristiwa tindak pidana yang mereka alami. 

Kondisi ini tak lepas dari efek tindak pidana yang menimbulkan traumatik bagi korbannya. Terlebih para korban juga melihat peristiwa yang dia alami sebagai sebuah aib pribadi.

Namun selama satu tahun penuh Polri melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangkitkan keberanian dari para korban untuk melapor. 

Kapolri memastikan semua pelapor akan terlindungi baik identitas maupun tindak ancaman dari pelakunya. 

"Tadi kita sampaikan bahwa selama satu tahun dilaksanakan kegiatan sosialisasi untuk membangkitkan keberanian dari masyarakat yang menjadi korban, untuk betul-betul meyakini bahwa pada saat melapor mereka terlindungi," katanya.

Dalam pembentukan direktorat ini, Mabes Polri bekerja sama dengan kementerian terkait seperti Kementerian P2MI untuk tindak pidana perdagangan orang, serta Kementerian PPPA dalam penanganan kasus pidana perempuan dan anak. 

"Sekali lagi, ini adalah momentum yang harus terus kita dorong sehingga perlindungan baik terhadap perempuan dan anak, terhadap korban-korban people smuggling ke depan betul-betul kita bisa maksimalkan. Kita terus tingkatkan personel-personel kita untuk betul-betul bisa profesional," ungkap Kapolri.