Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Mereka adalah Bupati Pati Sudewo (SDW), serta tiga Kepala Desa yang berperan sebagai pengepul dan perantara yakni Abdul Suyono (YON), Sumarjiono (JION), dan Karjan (JAN).
Sudewo yang merupakan kader Partai Gerindra tersebut ditangkap di wilayah Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Senin (19/1/2026) dini hari.
Modus operandi yang dilakukan adalah mematok tarif antara Rp165 juta hingga Rp225 juta kepada para Calon Perangkat Desa (Caperdes) dengan janji kelulusan.
Dalam operasi ini, KPK mengamankan barang bukti uang tunai senilai Rp2,6 miliar.
KPK resmi melakukan penahanan terhadap Sudewo dan tiga tersangka lainnya di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 20 Januari hingga 8 Februari 2026.
Kini status keanggotaan Bupati Pati Sudewo di Partai Gerindra, menjadi sorotan.
Lantas, apa respons Gerindra setelah kadernya menjadi tersangka KPK?
1. Hormati Proses Hukum
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan partainya menghormati langkah yang diambil KPK.
"Kami menghormati, Partai Gerindra menghormati langkah hukum yang diambil oleh KPK," ungkap Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
2. Prihatin
Dasco yang menjabat Wakil Ketua DPR RI itu mengaku prihatin dan menyayangkan masih adanya kader yang terjerat kasus hukum.
Baca juga: Profil Atik Kusdarwati Istri Bupati Sudewo yang Ditangkap KPK: Gagal di Pileg, Jabat Ketua PMI
"Nah sehingga apa yang kemudian dilakukan dan terjadi itu sangat kami sesalkan."
"Dan tentunya kami silakan ikuti proses hukum yang pada saat ini sedang berlaku," jelasnya.
3. Sudah Diperingatkan
Menurut Dasco, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebenarnya sudah berulang kali memberikan peringatan kepada seluruh kader.
Peringatan tersebut ditujukan khususnya bagi kader yang menduduki jabatan publik, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.