Setelah menerima Surpres tersebut, nantinya DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap kandidat Gubernur BI akan digelar pada Jumat (23/1/2026) dan Senin (26/1/2026).
Selain Thomas, dua kandidat lain sebagai Deputi Gubernur BI, yaitu Dicky Kartikoyono, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI dan Solikin M Juhro, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.
Bagaimana pandangan Gerindra dan Menkeu soal Independensi Bank BI?
Nama Tommy menjadi perhatian karena merupakan keponakan dari Presiden Prabowo.
Selain itu, ia sebelumnya adalah anggota Partai Gerindra, partai yang didirikan pada 6 Februari 2008 dan dipimpin oleh Prabowo.
Meski begitu, Ketua Harian Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) Sufmi Dasco Ahmad menilai independensi BI tidak akan terpengaruh.
Pasalnya, pengusulan nama Thomas Djiwandono merupakan pilihan dari Gubernur BI Perry Warjiyo.
Ia juga membantah spekulasi adanya intervensi dari Presiden RI Prabowo Subianto di balik pengusulan nama Tommy, panggilan akrab Thomas Djiwandono.
Hal ini disampaikan Dasco kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu kemarin.
"Yang pertama, pengusulan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur BI adalah pilihan dari Gubernur BI sendiri," kata Dasco.
Sehingga, kalau dikatakan ada intervensi, misalnya dari Presiden, pengusulan itu kan dari Gubernur BI."
Dasco menekankan, keputusan di BI bersifat kolektif-kolegial, di mana setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.
Sehingga, deputi akan mengambil keputusan penting dengan sepengetahuan unsur pimpinan lain di BI.
"Kemudian, masyarakat perlu tahu, bahwa pengambilan keputusan di BI itu adalah kolektif-kolegial. Jadi, bagaimana seorang deputi, misalnya, mengambil keputusan-keputusan penting tanpa disetujui oleh yang lain?"
Baca tanpa iklan