Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengatakan bahwa kehadiran Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian tidak menggantikan posisi dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Hal itu disampaikan Sugiono di Bad Ragaz, Swiss, pada Jumat, 23 Januari 2026, setelah Presiden Prabowo Subianto menghadiri World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.
Adapun Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani BoP Charter di Davos pada Kamis, 22 Januari 2026.
"Dan karena ada pertanyaan, saya juga harus jawab. Apakah ini akan menggantikan PBB? Tentu saja tidak. Kemarin juga disampaikan bahwa badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB," ujar Sugiono dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (24/1/2026).
Sugiono menjelaskan bahwa Board of Peace adalah badan internasional yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza, Palestina.
"Ini adalah satu badan internasional yang merupakan yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas khususnya di Gaza."
"Oleh karena itu, upaya-upaya ini, kita harus ikut, Indonesia memutuskan untuk bergabung," ucap Sugiono.
Setelah menandatangani BoP Charter, Prabowo menyebut bahwa ini merupakan kesempatan bersejarah dan peluang untuk menciptakan perdamaian di Gaza.
Menurut Kepala Negara, penderitaan yang dialami warga di Gaza sudah berkurang.
"Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang. Sangat berkurang ya. Sangat berkurang."
"Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar masuk. Sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta," ucap Prabowo, dilansir tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (22/1/2026).
Baca juga: Indonesia Gabung Board of Peace Gaza, Menlu RI Sugiono Tegaskan Solusi Dua Negara Harus Terwujud
Sebagai informasi, sekitar 35 negara telah mendaftar untuk bergabung dengan dewan tersebut, termasuk Indonesia serta sejumlah negara di Timur Tengah seperti Israel, Turki, Mesir, Arab Saudi, dan Qatar.
Namun, sekutu tradisional AS, yakni negara-negara Eropa dan Kanada, enggan berkomitmen terhadap inisiatif tersebut maupun biaya keanggotaannya.
Jika Indonesia ingin mengamankan kursi tetap di dewan yang diperkirakan akan diketuai Donald Trump seumur hidup itu, Indonesia harus menyumbang setidaknya 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,8 triliun, menurut draf piagamnya.
Jika tidak membayar, status keanggotaan hanya berlaku selama tiga tahun.