Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Bencana tanah longsor yang terjadi di Kampung Pasir Kuda, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (24/1/2026) dini hari, menjadi pengingat keras kerusakan alam bukanlah persoalan satu pihak semata.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menilai peristiwa tersebut sebagai akibat dari dosa kolektif manusia terhadap alam.
Kondisi alam yang rusak adalah akumulasi dari berbagai kebijakan dan perilaku manusia yang selama ini abai terhadap keseimbangan lingkungan.
Sehingga, fenomena ini bukan akibat dari salah satu pihak, melainkan kesalahan bersama.
Mirisnya, kata Dedi, longsor yang menimpa warga seringkali terjadi tanpa mereka harus melakukan kesalahan secara langsung.
"Longsor yang dialami oleh saudara kita di Bandung Barat menjadi catatan penting bahwa bencana bisa menimpa siapa saja tanpa orang tersebut melakukan perbuatan yang mengakibatkan bencana," ujar Dedi dalam pernyataannya di Instagram @dedimulyadi71, Minggu (25/1/2026).
Ia menyoroti perubahan besar pada kawasan perbukitan dan lereng gunung yang kini beralih fungsi menjadi kebun sayur dan bunga dengan sistem greenhouse.
Proses penanaman yang menggunakan media plastik, menurutnya, telah merusak daya dukung tanah dan mempercepat potensi longsor.
Selain itu, Dedi juga menyinggung alih fungsi lahan persawahan menjadi kawasan perumahan, serta kondisi sungai yang mengalami pendangkalan.
Bantaran dan sempadan sungai yang seharusnya menjadi ruang hijau, kini justru berubah menjadi kawasan komersial.
"Itu fakta bahwa kita sudah berbuat salah terhadap areal-areal perbukitan. Kita sudah abai terhadap alam semesta." ujar Dedi Mulyadi.
Baca juga: Dua Polisi Meninggal Dunia Terhimpit Truk TNI di Jalur Evakuasi Longsor Cisarua Jawa Barat
Dedi menyebut manusia selama ini terlalu jauh mengeksploitasi bumi tanpa mempertimbangkan keharmonisan dan keselarasan hidup.
Padahal, manusia sejatinya hanya "menumpang" di bumi dan seharusnya menghormati alam sebagai ruang hidup bersama.
Ia pun mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk melakukan introspeksi secara jujur.
Pemerintah diminta menyadari kesalahan dalam kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan, sementara masyarakat juga harus memahami tindakan yang bertentangan dengan alam pada akhirnya akan berbalik menjadi bencana.