Baca tanpa iklan
Jamiluddin menegaskan, reshuffle idealnya dilakukan berdasarkan kinerja, integritas, dan kompetensi, bukan karena faktor kedekatan politik maupun pembagian kekuasaan.
"Presiden Prabowo dalam melakukan reshuffle idealnya mengacu pada kinerja, integritas, dan kompetensi, bukan karena faktor kedekatan atau hanya untuk pembagian kekuasaan," tegasnya.
Menurut dia, jika itu menjadi acuan, Prabowo tidak perlu ragu mengganti menteri yang juga menjabat ketua umum partai, termasuk Bahlil Lahadalia dan Zulkifli Hasan.
"Prabowo tak takut mereshuffle menteri yang juga ketua umum partai, seperti Bahlil dan Zulhas. Prabowo juga harus legowo mereshuffle menteri yang satu partai dengannya, seperti Fadli Zon dan Budiman Sudjatmiko," katanya.
Ia menilai reshuffle yang berbasis evaluasi objektif akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja kabinet.
"Kalau hal itu dilakukan, barulah reshuffle akan dapat meningkatkan kinerja kabinet Prabowo. Tapi bila tidak, reshuffle kabinet hanya tambal sulam yang tidak berdampak pada kinerja kabinet dalam mensejahterakan rakyat," ujarnya.
Karena itu, ia menilai reshuffle kabinet seharusnya menjadi langkah pro-rakyat.
"Reshuffle kabinet seharusnya sudah menjadi keniscayaan yang pro rakyat. Rakyat menanti reshuffle yang membawa manfaat baginya, bukan manfaat bagi elite," pungkasnya.