Baca tanpa iklan
Ringkasan Berita:
- Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kedatangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem di Kantor Sekretariat Kabinet.
- Keduanya membahas perkembangan pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh pada akhir November 2025 lalu.
- Kemudian, dibahas pula pencairan anggaran daerah yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.
TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kedatangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/1/2026) malam.
Pertemuan antara Mualem dengan Teddy tersebut, diunggah di akun Instagram @sekretariat.kabinet pada Kamis (29/1/2026).
Keduanya membahas perkembangan pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh pada akhir November 2025 lalu.
"Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan konkret pemulihan pascabencana di Aceh, termasuk kemajuan pembangunan rumah hunian yang sudah jadi mendekati 4.000 unit khusus di Aceh, selain dari perbaikan rumah yang masih tetap ingin ditinggali warga," bunyi unggahan tersebut.
Kemudian, dibahas pula pencairan anggaran daerah yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Selanjutnya pembahasan terkait peruntukan pencairan anggaran daerah yang telah disetujui Bapak Presiden Prabowo, serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur umum yang berangsur pulih," tuturnya.
Bencana di Sumatra
Bencana yang terjadi pada akhir November tahun lalu bukan hanya dialami Aceh, melainkan juga Sumatra Barat (Sumbar) dan Sumatra Utara (Sumut).
Terkini, jumlah pengungsi pascabencana di tiga provinsi wilayah Sumatra terus menurun hingga menyisakan 111.788 orang.
Hal tersebut diungkap oleh Juru Bicara Posko Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatra Amran saat memberikan informasi perkembangan terkini di Kantor Kemendagri, Jakarta pada Kamis hari ini.
“Data terakhir yang kami dapatkan di Posko Satgas, saat sekarang ini untuk pengungsi ada penurunan dari waktu ke waktu terus berkurang,” kata Amran dalam konferensi pers.
Rinciannya, di Sumatra Barat jumlah pengungsi turun dari 10.854 orang pada 24 Januari menjadi 9.040 orang.
Baca juga: KKP Siapkan Rp 25 Miliar Pulihkan Tambak Garam Aceh Pascabanjir Bandang
Di Sumatra Utara tercatat 11.085 pengungsi. Sementara di Aceh masih tersisa 91.663 pengungsi.
“Jadi total secara keseluruhan pengungsi sampai dengan kemarin itu ada 111.788. Ini ada penurunan jumlah yang terus berkurang dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Menurut Amran, penurunan ini terjadi seiring percepatan pembangunan hunian sementara (Huntara) dan penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH).
Untuk Provinsi Aceh, Huntara yang telah selesai dibangun sebanyak 3.248 unit.
Sementara penerima DTH tercatat 9.766 keluarga, dengan 2.559 rekening telah menerima pencairan.
Di Sumatra Utara, dari rencana 962 unit Huntara, sebanyak 557 unit telah selesai.
Penerima DTH tercatat 6.550 keluarga, dengan 1.688 keluarga sudah menerima dana.
Adapun di Sumatra Barat, dari 618 unit Huntara yang direncanakan, sebanyak 476 unit telah selesai.
Penerima DTH sebanyak 2.004 keluarga, dengan 1.685 keluarga telah menerima penyaluran.
Secara total, dari 17.231 unit Huntara yang direncanakan di tiga provinsi, sebanyak 4.281 unit telah selesai dibangun.
Sementara DTH yang telah tersalurkan kepada masyarakat mencapai 5.932 keluarga.
Selain hunian, Satgas juga melaporkan perkembangan fasilitas kesehatan terdampak.
Total terdapat 280 fasilitas kesehatan terdampak di tiga provinsi, terdiri dari 141 unit di Aceh, 67 unit di Sumatra Utara, dan 72 unit di Sumatra Barat.
“Seluruh Faskes, Rumah Sakit dan Puskesmas dalam kondisi fungsional,” kata Amran.
Ia menambahkan, hanya dua Puskesmas di Aceh yang masih memberikan pelayanan di luar gedung, yakni Puskesmas Lokop di Aceh Timur dan Puskesmas Jambur Lak-lak di Aceh Tenggara.
Di sektor konektivitas, jalan dan jembatan nasional di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dilaporkan telah berfungsi 100 persen. Untuk jalan daerah, Aceh telah berfungsi 90,68 persen, Sumatra Utara 96,89 persen, dan Sumatra Barat 88,2 persen.
Sementara itu, perbaikan jembatan daerah masih terus dikebut dengan progres berbeda di tiap wilayah.
Amran menegaskan, tidak ada batasan waktu penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurutnya, penanganan akan dinyatakan selesai ketika seluruh indikator stabilitas daerah telah terpenuhi.
“Tidak ada batasan 4 bulan. Kami akan melihat sampai semuanya tuntas sampai stabil. Ketika semuanya sudah hijau, berarti kondisi daerah tersebut sudah normal,” tandasnya.
(Tribunnews.com/Deni/Igman)