TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai opsi reshuffle kabinet tetap terbuka dengan dua kemungkinan skenario.

Hal tersebut seiring pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang membantah adanya isu perombakan atau reshuffle kabinet Merah Putih.

Namun, Prasetyo tak menampik jika reshuffle dikaitkan untuk mengisi jabatan Wakil Menteri Keuangan yang kosong seiring ditetapkannya Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.

“Sedari awal saya melihat reshuffle dalam konteks ini menjadi dua. Pertama, reshuffle terbatas, yakni hanya menyentuh ranah wamenkeu saja,” kata Agung Baskoro saat dikonfirmasi, Kamis (29/1/2026).

Namun, ia juga membuka peluang skenario kedua yang lebih luas.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet, PDIP: Hak Prerogatif Presiden, Prabowo Atur Saja

Menurutnya, ada peluang reshuffle kabinet tetap dilakukan dengan menyasar empat klaster menteri.

“Namun yang kedua, tak menutup kemungkinan meluas, artinya menyentuh posisi-posisi lain sebagaimana empat klaster menteri yang berpotensi di-reshuffle,” jelasnya.

Baca juga: Pastikan Tak Ada Reshuffle dalam Waktu Dekat, Istana: Yang Berubah Hanya Jabatan Thomas Djiwandono

Agung merinci empat klaster menteri yang berpotensi terdampak perombakan kabinet, sebagai berikut:

1. Menteri yang mengelola program-program populis
2. Menteri-menteri bidang ekonomi
3. Menteri dari kalangan nonpartai politik yang kinerjanya dinilai biasa-biasa saja atau tidak maksimal
4. Menteri dari partai politik yang berkinerja kurang optimal, namun berpotensi hanya mengalami reposisi atau pergeseran jabatan tanpa keluar dari kabinet

Menurutnya, peluang reshuffle terbatas hanya pergantian Wamenkeu dan reshuffle yang jangkauannya lebih luas masih seimbang.

“Peluang keduanya terjadi sementara ini 50:50,” katanya.

Ia juga menilai dinamika reshuffle tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan stabilitas politik. 

Menurutnya, sejak awal pembentukan kabinet, Presiden Prabowo Subianto telah mempertimbangkan akomodasi politik sebagai bagian dari konsolidasi pemerintahan.

“Sejak awal nalar utama akomodasi politik menjadi pertimbangan dalam menyusun kabinet sehingga kompromi perlu dilakukan sebagai ekses sistem presidensial kita yang bertaut multipartai ekstrem,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Agung, stabilitas politik harus ditempatkan setara dengan pertimbangan teknokratis dan aspirasi publik. 

“Otomatis nalar stabilitas politik perlu ditempatkan sama pentingnya dengan nalar publik dan nalar teknokratis,” ucapnya.

Jabatan Wakil Menteri Keuangan