TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Indra, menegaskan pentingnya paradigma baru dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional. 

Paradigma tersebut menekankan bahwa kemajuan dunia industri harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan pekerja dan buruh.

Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema “Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia” yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Indra menjelaskan bahwa paradigma baru ini berpijak pada slogan utama Menteri Ketenagakerjaan: “Maju Industrinya, Sejahtera Pekerjanya.” 

Menurut Indra, tagline itu tidak boleh dipahami secara terpisah. 

“Kemajuan industri harus selalu diiringi dengan kesejahteraan para pekerjanya,” tegasnya.

Indra mengakui bahwa tugas Kementerian Ketenagakerjaan sangat kompleks.

Dengan total angkatan kerja mencapai 146 juta orang, kementerian harus berjibaku dengan berbagai isu, mulai dari urusan administratif hingga persoalan substantif seperti kompetensi pekerja.

Salah satu "pekerjaan rumah" besar pemerintah saat ini adalah menyinkronkan dunia pendidikan dengan kebutuhan industri (link and match).

Indra menekankan pentingnya penataan relasi agar lulusan pendidikan nasional siap menjawab kebutuhan pasar kerja yang dinamis.

Baca juga: Menaker Yassierli Pamer ke DPR: 100 Ribu Peserta Ikut Magang Nasional Sepanjang 2025

Regulasi yang Berkeadilan

Tak hanya soal kompetensi, Indra juga menyinggung pentingnya regulasi yang berkeadilan.

Ia mencatat aspirasi terkait UU Cipta Kerja yang dinilai belum sepenuhnya memberikan rasa adil bagi buruh.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan undang-undang ketenagakerjaan yang mampu berdiri di tengah—menjamin perlindungan buruh sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Dalam satu tahun kepemimpinan Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan, Indra mengklaim telah banyak lahir kebijakan baru yang membawa perubahan positif.

Beberapa di antaranya:

• Kebijakan Pengupahan: Formulasi yang lebih baik dan pembinaan hubungan industrial yang harmonis.
• Program Pemagangan: Inisiatif nasional bagi fresh graduate dengan uang saku setara upah minimum.
• Peningkatan Skill: Program masif skilling, up-skilling, dan re-skilling untuk tenaga kerja.
• Penegakan Hukum & K3: Penguatan law enforcement dan pembudayaan K3 secara sistemik.