TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana Presiden Prabowo Subianto maju untuk dua periode dinilai mulai memunculkan dampak politik di internal pemerintahan. 

Dukungan terbuka dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN), yang tidak disangkal oleh Partai Gerindra, disebut sebagai sinyal awal bergesernya dinamika kekuasaan ke fase yang lebih politis.

Pengamat Politik Arifki Chaniago menilai, secara konstitusional wacana dua periode tidak bermasalah.  Namun, momentum kemunculannya dinilai terlalu dini dan berpotensi memengaruhi fokus kerja kabinet.

“Sinyal politik seperti ini biasanya langsung direspons oleh aktor-aktor di dalam pemerintahan. Bukan dalam bentuk pernyataan terbuka, tetapi melalui penyesuaian langkah,” ujar Arifki dalam pesan yang diterima, Senin (9/2/2026).

Menurut Arifki, sikap Gerindra yang tidak menutup ruang pembahasan dua periode dapat dibaca sebagai penegasan bahwa arah politik jangka menengah mulai terbuka. 

Dalam situasi tersebut, perhatian elite dinilai tidak lagi sepenuhnya terpusat pada konsolidasi program pemerintahan.

“Risikonya bukan pada berhentinya kerja pemerintahan, melainkan pada terbelahnya fokus. Program bisa tetap dijalankan, tetapi orientasinya tidak lagi sepenuhnya teknokratis,” kata Arifki.

Arifki juga menilai dukungan PKB dan PAN tidak dimaksudkan untuk mengubah peta kepemimpinan nasional 2029 secara langsung. 

Dukungan tersebut justru mempertegas posisi Prabowo sebagai figur sentral dan memindahkan dinamika politik ke ruang internal koalisi.

"Dukungan PKB dan PAN juga dinilai tidak dimaksudkan untuk mengubah peta kepemimpinan nasional pada 2029. Sebaliknya, dukungan tersebut mempertegas posisi Prabowo sebagai figur sentral, sekaligus memindahkan dinamika politik ke ruang internal koalisi. Tidak disebutkannya nama Gibran Rakabuming Raka dalam pernyataan dukungan dipandang sebagai indikasi bahwa pembahasan politik belum memasuki tahap final," ujar Arifki.

Dalam konteks tersebut, kabinet dinilai berpotensi memasuki fase yang lebih politis.

Setiap kebijakan dan aktivitas kementerian lebih mudah ditafsirkan sebagai bagian dari kalkulasi jangka menengah, meski program pemerintahan tetap berjalan.

Arifki menegaskan, dinamika semacam ini lazim dalam sistem presidensial multipartai.

Namun, yang membedakan adalah kecepatan munculnya wacana elektoral di awal masa pemerintahan. 

Situasi ini dinilai mempersempit ruang netral kabinet dan meningkatkan intensitas komunikasi politik di luar jalur formal.